Kamis, 21 Nov 2019

Rumah Ibadah di Kantor Pemerintah

bantors Minggu, 27 Oktober 2019 13:12 WIB
Sungguh menyejukkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilahkan pembangunan rumah ibadah di kantor pemerintah. Tidak lagi hanya mesjid yang berdiri di sana, seperti selama ini. Ada semangat kebersamaan, yang menegaskan keberagaman bangsa ini.

Fakta yang tak bisa disangkal, Indonesia sangat beragam. Agama dan kepercayaan yang berbeda, serta suku yang jumlahnya ribuan. Kemajemukan ini bukan hanya hari ini saja, melainkan sudah merupakan warisan dari nenek moyang.

Sejarah menjadi bukti Indonesia tidaklah homogen. Sumpah Pemuda 1928 merupakan dokumen autentik tentang keragaman suku dan bahasa yang menjadi satu. Meski menjadi satu bukan berarti menghilangkan kebhinekaan yang telah ada.

Konstitusi telah menjamin kebebasan menjalankan ibadah bagi penganut agama dan kepercayaan. Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama. Jadi tak ada satu agama yang bisa mengklaim dirinya sebagai pemilik sah negeri ini.

Pernyataan Mahfud MD perlu dibuktikan di lapangan. Sudah saatnya kantor-kantor pemerintah mengakomodasi berdirinya tempat ibadah bagi agama-agama yang ada. Tidak harus semuanya, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sumatera Utara yang dijuluki "Indonesia Mini" karena sangat majemuk, bisa memeloporinya. Kantor Gubernur Sumut dan Kantor Walikota Medan, misalnya sudah bisa memulai pendirian rumah ibadah seperti gereja di sana. Itu menjadi bukti tak ada diskriminasi terhadap agama yang sah di negeri ini.

Tokoh-tokoh agama sebaiknya mendorong pembangunan tersebut. Rumah ibadah tersebut tidak harus besar dan megah, tetapi cukup representatif. Sebenarnya yang penting adalah pengakuan akan kebebasan menjalankan ibadah bagi penganut agama dan kepercayaan yang berbeda.

Diharapkan kepala-kepala daerah segera merespons pernyataan Mahfud MD tersebut. Imbauan tersebut bisa dilegalkan dalam surat edaran bersama antara Mendagri, Menteri Agama dan Menkopolhukam, atau dalam aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah. Jadi aturan tersebut mengikat pemda dan instansi pemerintah lainnya.

Kita mengapresiasi Mahfud MD yang mendorong kebebasan beragama di Indonesia terutama di lingkungan pemerintah. Penerimaan atas kebhinekaan tersebut harus ditularkan ke semua kalangan, termasuk swasta dan masyarakat. Indonesia adalah milik bersama, apapun agama dan sukumu. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments