Kamis, 21 Feb 2019

"Bersih Pangkal Sehat"

Rendahnya Kesadaran yang Mendasar

admin Rabu, 16 Januari 2019 17:13 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sejumlah kota terkotor karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018. Untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, katergori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu. Lalu untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

Kota terkotor mendapat penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura dari sekitar 300-an yang dinilai. Penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA). Kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ada lagi faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

Disebutnya Medan sebagai kota terkotor merupakan langkah mundur. Sebab selama bertahun-tahun kota ini selalu langganan Adipura. Bahkan pernah tiga tahun berturut-turut, 2012, 2013 dan 2014. Untuk abadikan prestasi tersebut, dibangun monumen atau tugu di kawasan Jl Adam Malik.

Padahal tahun lalu bertepatan dengan Hari Bumi, telah diluncurkan Medan Zero Waste City 2020. Tidak tanggung-tanggung, pejabat selevel menteri hadir bersama Gubernur Sumut dan petinggi Pemko Medan. Pada saa itu ditargetkan pada tahun 2020, kota ini bakal bebas sampah.

Kenyataannya, sampah masih berserakan di mana-mana. Bukan hanya di pinggiran kota saja, di inti kota masih tampak di beberapa titik. Bahkan, di beberapa lokasi seperti ringroad, Jl Gagak Hitam, Jl Sumarsono, dan pasar-pasar, sampah masih teronggok tak teratur.

Pemko Medan sudah beberapa kali mengubah kebijakan siapa yang mengurusi sampah. Tahun lalu, dilimpahkan penanganan sampah ke kecamatan. Apa alasannya, tidak ada penjelasan terbuka tentang hal itu. Apakah jika diurus kecamatan akan lebih efektif dan efisien?

Sebab sebenarnya secara substansial tak memberi perbedaan siapa pengelola sampah. Ternyata malah Medan mendapat predikat kota terkotor di Indonesia.

Faktor yang mendasar adalah rendahnya kesadaran warga, disiplin petugas, dan minimnya fasilitas pendukung. Prinsip "Bersih Pangkal Sehat" pun sudah seperti punah ditelan ego manusia.

Sudah saatnya warga Medan, dari yang tua sampai ke anak-anak menjadikan kebersihan sebagai gaya hidup sehari-hari.

Sudah saatnya juga Pemko Medan mengevaluasi pengelolaan sampah. Apakah kebijakan selama ini sudah benar? Jadi bukan hanya mereposisi pejabat dan lembaganya, tetapi bagaimana konsep serta implementasinya di lapangan.

Bukan hanya karena tak dapat penghargaan Adipura atau disebut sebagai kota terkotor. Sampah terkait dengan kesehatan warga. Jika sampah tak ditangani dengan baik, maka penyakit akan "menyerbu" kota ini.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments