Sabtu, 23 Nov 2019

Rasa Malu Tak Lapor Harta Kekayaan

admin Selasa, 02 April 2019 09:46 WIB
Batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah berakhir 31 Maret 2019. Jangka waktu yang diberikan sebenarnya cukup panjang untuk melaporkan kekayaan tahun 2018 atau pelaporan periodik mulai dari Januari 2019.

Baru sekitar 74,39 persen atau 252 ribu lebih dari penyelenggara negara yang sudah menyampaikannya kepada KPK. Total yang belum melapor sampai batas waktu itu sekitar 87 ribu penyelenggara negara. Ada 215 instansi yang sudah melaporkan kekayaannya 100 persen. Kali ini sudah ada dari legislatif yang melapor hingga 100 persen. Padahal sebelumnya kesadaran mereka dinilai masih rendah.

Diharapkan instansi masing-masing bisa menegakkan aturan internal untuk menjatuhkan teguran atau sanksi administratif sesuai yang berlaku di instansi masing-masing itu. Walau ada perbedaan aturan dan mekanisme sanksi untuk instansi di lembaga ekskutif, legislatif dan yudikatif untuk penyelenggara negara yang tidak menyerahkan LHKPN. Khusus Pegawai negeri sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

LHKPN mulai diberlakukan di Indonesia setelah terbitnya Undang-undang No 28 Tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum lahir KPK dan bahkan sebelum ada KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari hasil korupsi. Jadi jelas, ini bukanlah hal baru bagi para pejabat di era reformasi ini.

LHKPN merupakan alat ukur yang tepat untuk menilai integritas penyelenggara negara. Bukan saja menilai tingkat kepatuhannya memenuhi kewajiban menyerahkan LHKPN, tetapi sekaligus mengukur kejujurannya. LHKPN memiliki peran ganda yaitu pencegahan dan penindakan.

Peran pencegahan LHKPN lahir dari proses pelaporan yang dilakukan pejabat publik. Dengan melaporkan harta kekayaannya maka pejabat publik diharapkan merasa dimonitor sehingga akan berpikir beberapa kali apabila akan melakukan kejahatan korupsi. Di sisi lain pelaporan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan kekayaan pejabat negara berasal dari sumber yang tidak sah atau terdapat potensi konflik kepentingan.

Sebaiknya KPK tidak hanya menyerahkan pemberian sanksi kepada instansi asal penyelenggara negara. Sudah saatnya bertindak lebih "keras". Umumkan saja nama-nama yang belum melaporkan LHKPN.

Dengan demikian akan ada "rasa malu" dari penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian, pencegahan korupsi bisa lebih efektif. Publik juga bisa menilai mana pejabat yang taat hukum, dan mana yang membangkang. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments