Sabtu, 19 Sep 2020

Tajuk Rencana

Putusan Tanpa Efek Jera

Kamis, 04 September 2014 10:20 WIB
Semua-  kita telah sepakat, bahkan diatur dalam UU Tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (extra ordinary crime) yang telah membuat  orang sengsara, miskin, bahkan melarat. Korupsi punya dampak sistemik yang bisa melumpuhkan semua sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi hancur lebur,  politik juga kacau balau, hukum juga sangat amburadul karena korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus segera ditangkal kalau bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar. Lantas, mengapa di mana-mana sering kita lihat vonis ringan, bahkan bebas murni para terdakwa korupsi? Semua itu berpulang kepada para hakimnya, hanya saja pendekatan hukumlah yang paling efektif dan paling riil dalam mengatasi persoalan korupsi yang sudah sangat akut bagi bangsa ini. 

Apa yang kita lihat dalam beberapa kasus merupakan bukti betapa semangat untuk memberantas korupsi hanyalah sebuah gerakan hangat-hangat kuku.

Keseriusan para aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim komitmennya kadang masih perlu dipertanyakan mengapa sering muncul keputusan yang sangat ringan. Padahal, korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk mencegah korupsi, mulai dari sosialisasi pemberantasannya, sosialisasi UU mencegah korupsi, hingga membentuk tim khusus tapi itu akhirnya tidak berfungsi maksimal karena hakim tidak semua mendukung gerakan ini. Terbukti dari putusan yang diberikan pada Ratu Atut.

Vonis 4 tahun plus denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan dinilai merupakan hukuman yang tidak setimpal. Putusan tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berupa hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Tak cuma itu, jaksa juga menuntut  pencabutan hak Atut untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Jelaslah, betapa  pendekatan hukum (law approach) untuk melakukan efek jera masih sangat sulit.

Belum ada kesepakatan bulat di antara para hakim tipikor (Tipikor Jakarta)  mengenai putusan vonis korupsi yang sangat berat. Sementara hukuman maksimal (seberat-beratnya) sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah korupsi (tindakan preventif) yang lebih besar.

Dengan putusan hakim yang tegas dan berat maka akan muncul efek jera bagi siapa saja yang mau melakukan korupsi.

Ini tidak, putusan pada Ratu Atut merupakan putusan yang tidak akan menimbulkan efek jera.

Belum lagi berbagai kemudahan dan keringanan yang nantinya bakal diterima oleh Ratu Atut.

Mulai remisi dan bebas bersyarat merupakan bonus yang bakal menunggu. Kalau demikian, sampai kapan  kita bisa menyaksikan  negara ini bebas korupsi?
Apakah kita tidak bisa belajar dari negara China dalam hal memutus perkara korupsi, di mana para koruptor menerima hukuman mati? Jika hukuman para koruptor diperberat, minimal 10 tahun penjara misalnya, secara psikologis akan membuat orang takut melakukan korupsi.

Hukuman yang setimpal (berat) merupakan bentuk antisipasi agar kasus yang sama jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. (#)

T#gs Efekputusan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments