Minggu, 22 Sep 2019

Publik Harus Kritisi RUU Permusikan

admin Jumat, 08 Februari 2019 11:23 WIB
Polemik RUU (rancangan undang-undang) Permusikan masih berlanjut. Ada yang mendukung, dan tak sedikit dengan tegas menolaknya. RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional) 2019, yang diharapkan bisa selesai pada tahun ini juga.

Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, yang terdiri dari 200-an musisi dan pelaku musik di Indonesia termasuk yang menyatakan penolakan. Mereka tidak menginginkan draft rancangan undang-undang ini berlanjut hingga dibahas ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab ada beberapa hal yang prinsipil diabaikan sejak awal RUU ini bergulir.

Disebutkan banyak ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik. RUU tersebut juga dinilai tumpang tindih dengan beberapa beleid yang masih berlaku sah di negeri ini. Antara lain, Undang-undang Hak Cipta, Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.

Ada kesan legislatif tertutup menyangkut RUU Permusikan. Berdasarkan temuan, draft RUU itu selesai pada Agustus 2018, namun, baru dapat diakses publik per Februari 2019. Harusnya publik memiliki kesempatan yang panjang untuk mengkritisi dan memberi masukan.

Belum terlambat, DPR diharapkan membuka akses bagi publik. Tidak masalah jika harus semua draft naskah RUU dibongkar. Dengan demikian kualitasnya akan awet dan tidak bolak-balik digugat ke Mahkamah Konstitusi karena memang sejak awal mutunya rendah.

Bicara tentang musik sangat luas dan melibatkan banyak orang. Wajar reaksinya agak besar, bukan hanya dari musisi, dan akademisi saja. Ada banyak warga ikut membahasnya di percakapan sehari-hari, termasuk media sosial.

DPR sebaiknya mengundang para pemangku kepentingan RUU Permusikan. Buka saluran bagi publik untuk berkomentar dan memberi masukan. Sidang pembahasan mesti terbuka sehingga kesan ada ditutupi akan hilang dengan sendirinya.

Komisi X DPR RI sendiri telah menyatakan akan membuka kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) RUU Permusikan. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan setelah ditetapkan baru sibuk menolak dan mengkritisi.

Harus dipahami tak ada RUU yang sempurna. Itu sebabnya partisipasi publik mutlak diperlukan dalam proses ketatanegaraan termasuk dalam pembuatan UU. Jadi meski agak riuh, polemik RUU Permusikan pertanda demokrasi telah tumbuh dengan baik. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments