Senin, 16 Des 2019

Tajuk

Pro Kontra Eks Napi Koruptor

redaksi Selasa, 19 November 2019 11:35 WIB
TribunNews.com
Ilustrasi

Menarik tanggapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi koruptor maju Pilkada. Dia menilainya sebagai konsep kuno. Sebab saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice, yakni beralih dari pemidanaan dengan teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi.


Ketua KPU Arief Budiman bersikukuh mengusulkan aturan tentang larangan eks napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada. Aturan itu masuk dalam PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Alasannya, KPU ingin menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.


Pada Pileg 2019 lalu, KPU membuat PKPU yang melarang eks caleg napi koruptor ikut Pemilu. PKPU tersebut digugat ke MA karena dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya. Di tingkat MA, peraturan tersebut dibatalkan dan caleg eks napi koruptor boleh mencalonkan diri.


Mengantisipasi aturan tentang larangan eks napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada. Digugat lagi ke Mahkamah Agung, KPU meminta UU Pemilu direvisi terlebih dahulu. Sinyal dari pemerintah sudah jelas dengan pernyataan Mendagri.

Meski semua opsi masih terbuka, apalagi Presiden Jokowi yang akan menentukan sikap resmi terhadap usulan tersebut.


Namun, apakah rancangan PKPU ini tidak berlebihan? Kasus korupsi memang kejahatan luarbiasa. Orang yang terjerat kasus-kasus tersebut haruslah dijatuhi hukuman maksimal. Bukan hanya kurungan penjara, bahkan bisa dikenakan denda, dan dimiskinkan.


Saat terpidana tersebut telah menjalani semua hukuman yang dijatuhkan hakim, haruskah dia diberi hukuman ekstra, di luar pengadilan? Dalam hukum ada asas nebis in idem. Artinya, seseorang tak bisa dituntut, apalagi dihukum dalam perbuatan yang sama. Bukankah rancangan PKPU ini bertentangan dengan asas tersebut?
Terkecuali pengadilan mencabut hak politik yang bersangkutan, maka mantan terpidana tersebut kehilangan hak menjadi calon. Jadi, jika hakim tak memutuskan begitu, kenapa KPU harus bertindak sebagai hakim? KPU sebaiknya mengkaji ulang rencana PKPU tersebut.


Masih terbuka diskusi atas usulan PKPU yang melarang eks napi koruptor. Mendagri diharapkan menjelaskan lebih detail argumentasinya ke publik. Berbagai pendapat ahli akan bergulir sehingga mengkristal di DPR RI ketika membahasnya apakah UU terkait Pilkada direvisi tentang eks napi koruptor atau tidak.


Sebenarnya ada opsi yang boleh saja mereka menjadi calon, asal ada pengakuan atas rekam jejaknya. Selanjutnya terserah rakyat untuk menilai apakah yang bersangkutan diberi kepercayaan atau tidak. Tinggal bagaimana mengedukasi rakyat untuk memilih secara cerdas, bukan karena politik uang atau identitas. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments