Sabtu, 26 Sep 2020

Pilkada, Pestanya Rakyat atau Parpol ?

Selasa, 08 September 2020 11:22 WIB
Sumber: big.com

Ilustrasi Pilkada 2020.

Pilkada serentak di 23 kapupaten/kota di Sumut memasuki masa pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon), 4-6 September 2020. Pada saat pendaftaran, terlihat sejumlah bapaslon melakukan berbagai lakon dan gaya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik vespa dan ada yang diantar naik kendaraan roda empat.

Satu hal yang sangat menakutkan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini adalah kehadiran bapaslon dengan para pendukung yang mengantarnya mendaftar di KPU setempat berjubel di KPU, bahkan ada yang sampai ribuan orang. Dengan semangat, massa mengelu-elukan bapaslon jagoannya tanpa ada rasa takut maupun khawatir akan menjadi kluster baru penyebaran Covid.

Anjuran untuk tidak berkerumun, menggelar arak-arakan, dan mengerahkan massa sepertinya diabaikan sebagian pasangan bapaslon kepala daerah. Pada umumnya mereka memang menggunakan masker, tetapi melihat massa berkerumun tanpa menjaga jarak, maka penggunaan masker itu sudah kurang efektif.

Selain proses pendaftaran yang dijejali massa itu, Pilkada ini juga terasa menghilangkan azas demokrasi yaitu dengan munculnya hanya satu bapaslon yang akan bertarung dengan kotak kosong. Memang tidak ada larangan dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU hanya satu calon, tetapi makna demokrasi sebagai pesta rakyat seperti terabaikan.

Padahal pilkada ini adalah pestanya rakyat sekali dalam lima tahun. Tetapi rakyat akan merasakan bahwa pilkada ini seperti kurang bermarwah jika kondisinya seperti itu. Sepi tanpa merasakan kegairahan karena hanya memilih satu paslon. Sehingga timbul pertanyaan, pilkada ini pestanya rakyat atau pestanya parpol?.

Siapa yang harus disalahkan jika hanya satu saja Paslon?. Berbagai argumen dan polemik sudah terjadi di masyarakat. Bahkan banyak pihak yang menyalahkan paslon yang akan maju melawan kotak kosong. Ada juga yang menuding keterlibatan penguasa di pusat dan pemodal kuat untuk "memborong" semua parpol untuk mengajukan satu calon saja. Ada juga strategi dan taktik licik yang diduga dilakukan bapaslon agar saingannya tersingkir dengan cara mengalihkan dukungan parpol di masa-masa "injury time" sehingga berpeluang menjadi calon tunggal. Hal-hal seperti inilah yang membuat pilkada ini kurang bermarwah.

Namun dalam polemik yang timbul akibat paslon tunggal hampir tidak ada yang menyalahkan parpol sebagai pihak yang punya hak mengajukan paslon. Padahal yang perlu dipertanyakan justru kenapa parpol peserta Pemilu yang suaranya mencukupi tidak mengajukan calonnya sendiri dalam perhelatan ini?

Ketiadaan paslon dari masing-masing parpol ini menunjukkan bahwa kaderisasi di masing-masing parpol kurang berjalan selama ini. Hal ini terlihat dari adanya parpol yang mengutamakan kader parpol lain saingannya yang sudah tidak diajukan lagi.

Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam pilkada ini tujuan parpol semata-mata adalah kemenangan para calonnya, bukan kemenangan demokrasi. Juga bukan sebagai pendidikan politik yang bermartabat dan bermarwah bagi kader-kadernya. Akibatnya calon yang berhasil memenangkan pilkada akan membayar utang kepada parpol yang mendukungnya, bukan kepada masyarakat.

Kondisi ini terjadi bukan hanya pada pilkada serentak tahun ini, tetapi juga pada pilkada-pilkada sebelumnya. Sehingga output pendidikan politik yang sudah diprogramkan selama ini dengan mengalokasikan dana pembinaan parpol sesuai dengan jumlah pemilihnya tidak seperti yang diharapkan.

Pengalaman ini menunjukkan perlunya revisi kembali UU Pilkada dan UU Parpol dengan menekankan bahwa setiap parpol yang mencukupi suaranya wajib mengajukan kadernya menjadi calon kepala daerah. Sehingga persyaratan menjadi kader parpol perlu dibuat secara umum dan disepakati bersama serta diterakan dalam UU Parpol.

Jika ketentuan itu diterapkan, maka pilkada akan betul-betul menjadi pesta demokrasi, pestanya rakyat. Bukan pestanya parpol. Tidak ada lagi calon tunggal yang hanya melawan kotak kosong. Dengan demikian maka marwah pilkada dapat dijaga untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan parpol.(*)
T#gs KPUPestanya Rakyat atau ParpolPilkada serentakbakal pasangan calon (bapaslon)
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments