Selasa, 20 Agu 2019

Pertimbangkan Rasa Keadilan Masyarakat dan Wartawan

admin Sabtu, 02 Februari 2019 10:56 WIB
Desakan pencabutan remisi otak pembunuh wartawan di Bali akhirnya "meluluhkan" Kemenkumham. Sudah beberapa minggu ada protes dan unjuk rasa terutama dari insan pers, di berbagai daerah. Memang belum dibatalkan, tetapi disebutkan akan dievaluasi dan dikaji.

Solidaritas pers muncul saat terbit Keputusan Presiden Nomor 29/2018-201. Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuhan bersama 114 terpidana lain mendapat remisi perubahan hukuman. Dari penjara seumur hidup diubah menjadi pidana penjara sementara.

Nyoman Susrama dihukum seumur hidup setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena membunuh Prabangsa. Hakim meyakini motivasi pembunuhan itu adalah pemberitaan di harian Radar Bali yang ditulis Prabangsa pada 3, 8, dan 9 Desember 2008. Berita tersebut menyoroti dugaan korupsi proyek-proyek di Dinas Pendidikan Bangli.

Saat itu, Susrama merupakan anggota DPRD Bangli periode 2009-2014. Selain itu, dia juga adik dari Bupati Bangli. Tidak terima atas putusan PN Denpasar, dan kemudian mencoba banding, dan selanjutnya kasasi. Namun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Susrama. MA sependapat dengan pertimbangan PN Denpasar menghukum I Nyoman Susrama dengan pidana seumur hidup.

Baru kali ini ada upaya untuk mengkaji ulang keputusan remisi atas dasar tuntutan yang muncul dari masyarakat. Kaji ulang karena pemerintah mendengar tuntutan masyarakat, khususnya insan pers, dan keluarga dari Prabangsa. Sekalipun baru kali ini, pencabutan remisi dimungkinkan dengan mempertimbangkan perilaku terpidana selama menjalani pemasyarakatan.

Kemenkumham akan mengkaji remisi tersebut bersama dengan sejumlah pakar. Namun, kapan kajian itu akan selesai belum diketahui dan akan diumumkan setelah ada diskusi dengan tim pakar. Diharapkan pakar yang dilibatkan benar-benar yang kompeten di bidangnya.

Sebaiknya pakar tidak hanya dari bidang hukum saja. Sebaiknya pakar pers, sosiologi dan psikologi dilibatkan. Jadi tak semata-mata hanya membaca teks aturan perundang-undangan saja. Tetapi bagaimana rasa keadilan masyarakat dan wartawan mesti menjadi pertimbangan.

Bagaimana terlukanya keluarga mendengar otak pembunuh saudaranya mendapat remisi dari seumur hidup menjadi hanya 20 tahun. Terpidana tersebut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tercatat menindas kebebasan pers. Sungguh tak adil dia mendapat pengurangan hukuman secara besar-besaran.

Memang benar otak pembunuh sudah menjalani hukuman. Mungkin benar berkelakuan baik selama di penjara. Patut dipertimbangkan, besaran remisinya. Jika tidak direvisi remisinya, maka bisa menjadi preseden bagi kebebasan pers di Indonesia.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments