Senin, 13 Jul 2020

Perlunya Kepastian Hukum

Kamis, 25 Juni 2020 11:31 WIB
reqnews.com

Ilustrasi

Masyarakat memang sangat mendambakan adanya kepastian hukum. Karena selama ini ada penilaian tersendiri masyarakat bahwa berperkara itu (mencari kepastian hukum) bagaikan "habis arang besi binasa". Panjang dan melelahkan, menguras tenaga dan dana untuk memperjuangkan suatu kepastian hukum di negara yang menjunjung tinggi hukum ini.

Ternyata apa yang dialami masyarakat dalam mencari kepastian hukum ini juga mendapat perhatian pemerintahan Jokowi. Hal itu juga menyangkut hak azasi, sehingga penanganan suatu kasus tidak bisa dipersulit-sulit dan diperlama-lama bahkan jangan sampai digantung-gantung (diperlama-lama) dengan maksud tertentu.

Dalam kaitan penanganan kasus hukum ini, Menko Polhukam Mahfud Md telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Ketua KPK Firli Bahuri. Pertemuan itu juga dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan.

Kesepakatan pemerintah dan penegak hukum itu memang sedikitnya telah menjawab keraguan masyarakat, yaitu agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan cepat dan tidak menggantung. Itulah memang yang didambakan selama ini.
Namun apakah dengan kesepakatan itu sudah bisa memberikan jaminan dan kelegaan bagi masyarakat dalam mencari keadilan dalam penegakan hukum ?

Sebenarnya UUD 1945 juga sudah mengatur tentang penegakan hukum ini karena negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3). Artinya segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Selain itu dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ada atau tidaknya kesepakatan pemerintah dan penegak hukum itu, maka kedua pasal terkait hukum pada UUD 1945 itu sebenarnya sudah cukup kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun kenapa pemerintah (Menko Polhukam) harus melakukan kesepakatan lagi dengan penegak hukum?

Kelihatannya pemerintah masih melihat adanya keraguan dan kegelisahan masyarakat selama ini dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sering terlihat dari proses penegakan hukum dan tuntutan-tuntutan hukum yang disampaikan penegak hukum dan keputusan hukum yang dinilai jauh dari rasa keadilan.

Selain itu, proses penegakan hukum dan peradilan selama ini masih dianggap bertele-tele, lama, melelahkan hingga membosankan dan diskriminatif. Sehingga para pencari keadilan jenuh, apalagi menghadapi penguasa dan pemodal. Artinya bahwa amanah UUD 1945 yang menyebutkan kedudukan semua warga negara sama di hadapan hukum masih belum seperti yang diharapkan.

Melihat kondisi tersebut, maka apa yang sudah disepakati terkait kepastian hukum itu, minimal dapat mengingatkan para penegak hukum kembali akan fungsi dan tugasnya dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jika masing-masing pihak (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat) sudah menyadari posisi dan perannya, maka hukum akan bertindak sebagai panglima dan masyarakat pun dapat merasakan kenyamanan dalam bernegara.

Selain itu masyarakat juga sangat berharap kepada para penegak hukum komit akan kesepakatan itu sekaligus juga melaksanakan sumpah dan janjinya dalam penegakan hukum dengan tetap mematuhi amanah UUD 1945 tetapi juga menerapkannya dalam proses penegakan hukum. Tak.amanah kalau masih mau menggantung-gantung kasus hukum. (*)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments