Selasa, 21 Mei 2019

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

admin Rabu, 13 Maret 2019 10:56 WIB
Pekerja migran Indonesia (PMI), yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan kabar tak sedap, melainkan kabar baik. Siti Aisyah akhirnya terbebas dari dakwaan pembunuhan terhadap saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu.

Siti Aisyah yang merupakan PMI ini sebelumnya dituntut hukuman mati. Dia dianggap terlibat dalam pembunuhan berencana bersama seorang perempuan Vietnam bernama Doan Thi Huong terhadap Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Setelah proses persidangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya wanita asal Serang ini bebas.

Boleh dikatakan, Siti Aisyah termasuk PMI yang beruntung saat terbelit kasus. Ada banyak rekannya di negara lain yang berujung hukuman mati. Jika sudah begitu, negara akan dituding gagal melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Data dari organisasi nirlaba Migrant Care menyebut setidaknya terdapat 202 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri. Jumlah itu tersebar di empat negara yang merupakan tujuan favorit tenaga kerja asal Indonesia, yakni Malaysia (148 orang), Uni Emirat Arab (3 orang), Singapura (3 orang), Arab Saudi (21 orang) dan Tiongkok (27 orang). Sebagian besar di antara mereka adalah buruh migran perempuan.

Selama ini, buruh migran memang terbelit dengan sejumlah persoalan. Mulai dari buruh migran ilegal, lemahnya perlindungan kerja yang berbuntut pada maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Lalu, perdagangan manusia (human trafficking)hingga banyaknya buruh migran yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

Indonesia sebenarnya telah memiliki UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Aturan ini menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU PMI lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah serta mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Lalu mengapa masih saja terjadi masalah terhadap PMI saat bekerja di luar negeri. Penyebabnya ada beberapa faktor, yang satu sama yang lain berkaitan. Pertama, persoalan kompetensi pekerja Indonesia. Kerap PMI dikirim tanpa pelatihan dan bekal yang memadai.

Akibatnya banyak PMI gamang saat bekerja di luar negeri. Kedua, tersumbatnya saluran komunikasi antara PMI dengan sesama PMI dan pemerintah. Jika ada masalah tidak tahu mau diskusi sama siapa, tiba-tiba sudah ditahan pihak berwajib setempat karena melakukan tindakan melanggar hukum.

Apapun alasannya, negara harus hadir melindungi warga negaranya, termasuk yang bekerja di luar negeri. Jangan setelah ada kasus, pemerintah turun tangan. Sejak awal, sebelum PMI berangkat, sudah ada pembekalan memadai, dan setelah di luar negeri, ada saluran komunikasi yang mudah dijangkau jika seandainya ada masalah. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments