Minggu, 20 Okt 2019

Perlindungan Bagi Konsumen Minyak Goreng

admin Selasa, 08 Oktober 2019 13:01 WIB
Minyak goreng curah merupakan "sahabat" rakyat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hasil olahan yang umumnya dari CPO (minyak kelapa sawit ini) tersedia di kota-kota hingga desa terpencil. Harganya yang murah dan terjangkau sangat membantu pengecer dan konsumen yang menggunakan.

Dalam waktu dekat minyak goreng curah bakal lenyap dari pasaran. Bukan karena tak diproduksi lagi, melainkan pemerintah telah melarangnya. Pengemasan minyak goreng dinilai perlu dilakukan agar sisi kesehatan bisa dipenuhi.

Kebijakan ini diambil karena berdasarkan penelitian Kementerian Perdagangan, tidak ada jaminan kesehatan pada minyak goreng curah. Selain itu, minyak goreng ini ditengarai tidak higienis karena digunakan berulang kali. Kadang ditempatkan di wadah berwarna hitam agar konsumen melihatnya bening.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan mulai 2020, seluruh penjualan minyak goreng akan menggunakan kemasan bermerek yang dilengkapi dengan komposisi kandungannya. Rencana ini sebenarnya sudah beberapa kali molor diterapkan. Seluruh produsen diklaim sepakat wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Minyak goreng kemasan ini akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan. Untuk pertama kali sekali besar HET Rp 11.000 per liter. Penjualan di bawah harga tersebut masih ditolerir, semisal dalam rangka bazaar, operasi pasar, atau promosi.

Kebijakan ini pasti mengundang reaksi, terutama dari kaum ibu yang menggunakannya. Sebab agar besar perbedaan harga minyak goreng curah dan kemasan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah menjamin harga minyak goreng tetap terjangkau setelah pelarangan minyak goreng curah berlaku mulai 1 Januari 2020.

Minyak goreng menurut YLKI merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah konsisten menjaga harga eceran tertinggi dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya.

Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula. Tetapi praktik di lapangan, harga di lapangan melewati harga HET. Hingga kini belum ada yang terkena sanksi apabila melewati HET.

Dari sisi kesehatan, kebijakan pemerintah ini wajib didukung. Hanya konsumen minta perlindungan tentang harga yang terjangkau dan murah bagi rakyat kecil. Pengawasan pasar harus jelas yang bertanggung jawab dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments