Rabu, 18 Sep 2019

Perda Bukan untuk Pajangan

admin Rabu, 04 September 2019 12:25 WIB
DPRD memiliki fungsi legislasi (membuat aturan), sama seperti DPR RI. Jika di pusat produknya berupa undang-undang (UU) maka di daerah disebut Perda (peraturan daerah). Perbedaannya ada pada substansi dan ruang lingkupnya.

UU berlaku secara nasional, sementara Perda bersifat lokalitas. Ruang lingkup UU lebih mengarah ke makro, dan Perda ke mikro. Sanksi yang bisa dibuat dalam aturan daerah sangat terbatas.

Persoalan legislasi di pusat dan daerah ternyata sama. Produktivitas rendah, ditandai minimnya aturan yang dihasilkan. Dewan sebenarnya memiliki hak inisiatif yakni mengajukan sendiri RUU dan Ranperda. Data menunjukkan, sangat sedikit aturan yang merupakan inisiatif.

Perbedaan mendasar antara UU dan Perda adalah dalam hal implementasi. UU masih sering menjadi dasar hukum dalam mengatur dan menindak. Sebaliknya, banyak Perda yang hanya menjadi pajangan.

Pemda sebenarnya memiliki kekuatan yang besar untuk melaksanakan Perda. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan implementasi aturan daerah itu. Dalam praktiknya, hanya aturan tertentu saja yang mendapat perhatian serius seperti IMB (izin mendirikan bangunan).

Padahal ada banyak Perda yang sangat bagus jika diterapkan Pemda dengan sungguh-sungguh. Sebut saja aturan tentang kawasan tanpa rokok. Sebenarnya jika ditegakkan akan berdampak baik terhadap lingkungan. Singapura sudah membuktikannya sehingga menjadi kota bebas asap rokok di ruang publik.

Semangat membuat Perda patut diapresiasi. Sebaiknya diimbangi dengan tekad untuk mengimplementasikannya di lapangan. DPRD seharusnya "marah" jika produknya hanya pajangan saja.

Kita berharap ada evaluasi terhadap pelaksanaan Perda di lapangan. Apabila tak pernah diterapkan, maka pengemban amanah harus dimintai pertanggungjawaban. Aturan yang memang sulit diterapkan, sebaiknya dicabut daripada hanya pajangan saja.

Pembuatan Perda sebaiknya diatur ulang secara nasional. Substansi, ruang lingkup dan prosedur harus ketat serta berdasarkan kajian. Kadangkala masih ada yang tumpang tindih dengan aturan secara nasional.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments