Senin, 16 Des 2019

Percepatan Reformasi BUMN

redaksi Selasa, 26 November 2019 12:49 WIB
tribunnews.com
Ilustrasi

Indonesia menganut sistem ekonomi "jalan tengah" yang merupakan sintesis dari kapitalis dan sosialis. Bukti nyata adalah kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih sangat strategis. Negara secara nyata masuk ke dalam bisnis dan secara tegas menghasilkan profit.

Dalam sistem yang sosialis, negara yang menjadi motor utama, dan kehadiran swasta secara tegas ditolak dalam mengurusi sektor publik. Meski dalam praktik ada yang memberi toleransi. Berbeda dengan kapitalis, yang membuka seluas-luasnya bagi swasta untuk berperan dan negara malah minimal fungsinya. Nah, Indonesia membolehkan keduanya, ada swasta dan negara hadir berbisnis melalui BUMN.

Dalam perjalanan waktu, BUMN sebagai perusahaan "pelat merah" sering dijadikan sebagai alat kekuasaan. Pemerintah menempatkan orangnya di sana dalam rangka bagi-bagi "kue". Meski memiliki keistimewaan, banyak BUMN merugi, bahkan tersangkut hutang di mana-mana.

Kelompok tertentu menjadikan BUMN sebagai "lahan bisnisnya". Mereka meraup keuntungan di sana secara tidak "fair". Pengelola BUMN tak berdaya sebab mereka memiliki jaringan politik dan bisnis, yang bisa "menekan", bahkan "menghancurkan".
Sejak era reformasi bergulir, sudah muncul desakan untuk mereformasi BUMN. Satu per satu memang dibenahi, tetapi lebih banyak yang masih terpuruk. Data tahun 2019, sebanyak 12 perusahaan merugi yang dikelola BUMN. Ada begitu banyak catatan yang bisa didapati dari pengelolaan BUMN. Catatan yang dimaksud bisa dibagi dalam tiga kategori yakni kerugian, poles-memoles laporan keuangan, dan korupsi.

Presiden Jokowi tampaknya gerah dengan lambannya reformasi BUMN. Itu sebabnya Erick Thohir, seorang profesional, ditempatkan Jokowi untuk mengurusnya. Sejak dilantik, gebrakan demi gebrakan dibuatnya sehingga memantik polemik.

Masuknya Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina sejak awal sudah menuai protes di mana-mana. Diduga pemicunya adalah ketakutan kelompok tertentu, karena kehadiran Ahok dianggap bisa menganggu kelanggengan bisnis dan kepentingannya selama ini.
Tidak cukup hanya Ahok yang masuk ke BUMN. Indonesia memiliki stok nama yang terkenal "bersih" dan memiliki komitmen tinggi untuk negeri ini. Presiden Jokowi diharapkan berani melawan arus dengan menempatkan nama-nama seperti Ignasius Jonan, Arcandra dan Susi Pujiastuti. Kehadiran mereka akan mendorong percepatan reformasi BUMN.

Jika ada BUMN memang merugi dan tak layak, sebaiknya dibubarkan. Walau tetap mempertimbangkan tidak semata-mata menghasilkan laba, dan tetap memiliki fungsi sosial. BUMN secara bisnis harus sehat dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak.(**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments