Kamis, 19 Sep 2019

Percaya Mahkamah Konstitusi

admin Selasa, 28 Mei 2019 09:58 WIB
Sengketa Pemilu telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari mereka ada yang berasal dari calon legislatif (caleg), dan yang paling dinanti dari pasangan calon presiden (capres). Ketua MK Anwar Usman menegaskan mereka akan independen dalam memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

MK akan memutus berdasarkan fakta di persidangan meskipun ada tekanan dari para pendukung salah satu pasangan calon presiden. Bukti tambahan masih memungkinkan disertakan saat persidangan berlangsung. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan pada 28 Juni, sedangkan untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus.

Untuk sampai pada vonis, ada 11 tahapan yang mesti dilalui. Persidangan merupakan arena pembuktian dan adu argumen. Jadi bukan adu kerahkan massa untuk berunjukrasa. Tekanan massa tidak akan terlalu berpengaruh kepada MK.

Ada memang usulan agar unjuk rasa tak diperbolehkan di MK. Sebenarnya itu tergantung hakim yang memimpin persidangan. Unjuk rasa sah-sah saja, namun tak boleh menganggu persidangan. Bisa saja lokasi sidang dipindah sesuai kebijakan hakim.

Penggugat harus memahami, jika telah mengajukan gugatan, berarti percaya terhadap kredibilitas MK. Para hakim MK merupakan orang pilihan yang berintegritas tinggi. Banyak pihak akan mengawasi proses persidangan, sehingga sangat sulit adanya "main mata".

Jika tidak percaya MK, lebih baik tidak membuang energi mengikuti persidangan. Itu sebabnya, rasa percaya sangat diperlukan sehingga tidak mengumbar bakal ada kecurangan, padahal sidang belum dimulai. Sekali lagi, ini adu bukti dan argumen, yang akan dinilai hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif harus melibatkan diri mengawasi hakim dari kemungkinan suap atau kesepakatan tertentu. Sebab banyak warga menaruh harapan terhadap proses persidangan ini. Hakim mesti independen dalam memutuskannya.

Data Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mencatat ada sebanyak 469 permohonan, tak termasuk pemilihan presiden. Pada Pemilu 2019 terdapat 469 permohonan, bandingkan dengan Pemilu 2014 yang menimbulkan 722 permohonan sengketa, lalu di 2009 terdapat 901.Pada 2019 didominasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni 215 permohonan.

Semua pihak diminta bersabar menunggu proses persidangan. Tuduhan kecurangan sebaiknya digeser ke MK, jangan lagi diumbar di media sosial. Jika masih ribut di medsos, sama saja tak percaya MK. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments