Jumat, 19 Jul 2019

Penertiban Ponsel Ilegal

admin Kamis, 04 Juli 2019 12:37 WIB
Pemerintah sedang menggodok peraturan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal atau black market (BM). Sebab dianggap merugikan negara karena tidak membayar pajak. Selain itu, wacana ini digaungkan demi melindungi dan mengawal industri ponsel serta telekomunikasi di Indonesia.

Berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa pada 2015, ponsel ilegal berkontribusi pada kehilangan pendapatan sebesar 20,5 persen di Indonesia. Pemberantasan ponsel ilegal dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Tentu harus ada tindakan tegas agar bisa memberantas ponsel ilegal.

Untuk mempercepat pemberantasan ponsel BM melalui deteksi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang melekat pada setiap ponsel.

Mesin Device Identification, Registration, and Blocking System atau DRBS sedang dikembangkan sambil menunggu payung hukumnya. Nantinya perangkat ilegal tidak dapat mengaktifkan jaringan operatornya di Indonesia.

Namun kebijakan ini mempunyai dampak turunan, misalnya seperti harus ada daftar nama-nama perangkat yang dinyatakan legal. Tentu ritel hanya bisa menjual yang resmi. Konsumen juga harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk membedakan mana yang resmi, dan mana yang tak resmi.

Otoritas telekomunikasi Pakistan telah menerapkan regulasi ini. Mereka memiliki sistem yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, serta mengontrol akses jaringan seluler nomor IMEI suatu ponsel. Hasilnya, peredaran ponsel ilegal di sana bisa ditekan.

Pantauan di pasar gawai, masih banyak beredar yang ilegal. Beberapa toko daring tersohor di Indonesia masih menjualnya. Tentu saja ada konsumen tertarik membeli karena harganya relatif lebih murah.

Itu sebabnya, sebelum penertiban gawai ilegal, harus ada edukasi bagi konsumen. Jangan karena ditipu, mereka kehilangan kesempatan menggunakan jaringan telekomunikasi. Apalagi patokan sebagian besar pembeli masih harga dan merek, tanpa mempertimbangkan keaslian.

Konsumen bisa mengetahui keaslian ponsel lewat pengecekan sertifikatnya. Caranya dengan mengecek terlebih dahulu pada kotak atau ponsel terdapat label yang memuat nomor sertifikat atau tidak. Kemudian nomor tersebut pada layanan sertifikasi yang disediakan oleh Kemkominfo.

Diharapkan ada sosialisasi tentang penertiban ponsel ilegal. Jangan hanya mau mengejar pemasukan negara. Operator sebaiknya dilibatkan bersama ritelnya. Setelah semua siap, barulah aturan ditegakkan. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments