Rabu, 23 Okt 2019

Pemerintahan yang Berkelanjutan

admin Sabtu, 05 Oktober 2019 10:28 WIB
Kemarin merupakan sidang kabinet paripurna terakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Beberapa menteri sudah ada berhenti lebih dulu karena lebih memilih menjadi anggota DPR RI, seperti Puan Maharani dan Yasonna Laoly. Kabinet baru akan terbentuk setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Jokowi sudah mengakui masih banyak tugas-tugas kabinet 2014-2019 yang belum selesai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bisa digunakan untuk bahan evaluasi. Meski sudah banyak kemajuan yang dicapai dan akan menjadi landasan kuat bagi kabinet periode selanjutnya.

Meski Presiden Jokowi terpilih kembali pada periode ini dengan wakil presiden yang berbeda, bukan berarti akan ada perubahan yang fundamental dalam arah kebijakan pemerintahannya. Bahkan idealnya, meski orang lain yang menjadi presiden, pemerintahan harus tetap berkelanjutan. Sangat tidak baik jika ganti presiden atau menteri, maka berubah pula programnya.

Gaya pemerintahan bisa saja berubah, sebab kabinetnya mungkin berbeda. Namun Jokowi telah menegaskan tak ada visi misi menteri, melainkan hanya presiden saja yang menjadi acuan. Ini bermakna dalam lima tahun ke depan, gaya pemerintah bisa berubah, tetapi substansi program dan kebijakannya akan tetap sama.

Pada kabinet periode ini ada penguatan di bidang pemonitoran dan pengendalian program kerja. Tinggal memertahankan kecepatan dan efisiensi dalam mengeksekusi program kerja pada kabinet selanjutnya. Dalam lima tahun terakhir telah berhasil dibangun fondasi bagi arah pembangunan nasional yang merata.

Pembangunan sudah mulai Indonesiasentris, bukan lagi. Jawasentris. Fakta nyata adalah dimulainya kebijakan satu harga BBM di Papua. Kemudian, gencarnya pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pemerintah sukses melakukan reformasi fiskal sehingga APBN Indonesia lebih sehat dan mandiri. Sementara reformasi struktural sudah dimulai walau belum secara besar-besaran. Dalam pemerintahan lima tahun selanjutnya, reformasi struktural mesti dilakukan lebih masif agar daya saing makin meningkat.

Aturan dan prosedur yang dianggap menghambat investasi sudah mulai dihapus. Walau belum maksimal, yang terungkap saat tak satupun investor yang hengkang dari Cina, memilih pindah ke Indonesia. Setelah itu ada evaluasi besar-besaran untuk melakukan omnibus law yang menyangkut investasi. Pemerintah mencoba memangkas aturan-aturan lama yang diyakini menyusahkan investor dalam membuka usahanya di Indonesia.

Jokowi sudah menyampaikan dalam lima tahun mendatang akan lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski begitu hal yang baik yang telah dimulainya seperti pembangunan infrastruktur, mesti tetap diteruskan. Mari bangun budaya pemerintahan yang baik, presiden berganti tak boleh membuat pembangunan berubah arah. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments