Kamis, 21 Nov 2019

PBB yang Lebih Demokratis

bantors Jumat, 25 Oktober 2019 11:42 WIB
Kemarin, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) genap berusia 74 tahun. Lembaga ini hadir untuk memenuhi kebutuhan untuk menengahi konflik yang terjadi di dunia internasional lewat jalur negosiasi. Saat pertama berdiri PBB hanya memiliki 51 negara anggota dan berkembang menjadi 193 anggota hingga saat ini.

Sejarah mencatat penggagas PBB adalah negara-negara pemenang pada perang dunia kedua. Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Uni Soviet merumuskan Deklarasi PBB pada Januari 1942. Perjanjian ini ditandatangani 26 negara untuk menekan Jerman, Italia, dan Jepang yang menjadi pelaku perang waktu itu.

Gagasan awal PBB adalah Atlantic Charter yang dilanjutkan dengan Charter For Peace. Isinya antara lain jaminan bagi setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (Right of self determination). Dalam perjalanan waktu, usia PBB sudah 74 tahun, aroma ketidakadilan masih menyengat di forum badan dunia tersebut.

Ada sekelompok negara kaya dan merasa superior dari negara lain, mencoba mengendalikan dan menyetir kebijakan dan keputusan badan dunia tersebut. Hingga sekarang masih ada negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Mereka bisa membatalkan apa yang telah diputuskan secara demokratis di dewan tersebut.

Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 - 2020 berjuang menyuarakan perlunya reformasi di dalam tubuh PBB. Reformasi diperlukan agar Dewan Keamanan PBB selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif.
Tetapi ini tidak akan mudah, sebab kelima negara pemilik hak veto pasti akan memberi perlawanan.

Reformasi PBB diharapkan setidaknya menyasar pada empat hal. Pertama, masalah keanggotaan apakah anggota tetap atau tidak tetap Dewan Keamanan PBB jumlahnya tidak berubah atau boleh bertambah. Kedua, hal yang disoroti dalam reformasi Dewan Keamanan PBB adalah isu representasi. Misalnya ada sekitar 50 negara Afrika di PBB, tetapi representasinya hanya dua di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Ketiga, anggota PBB ingin ada reformasi terkait hak veto, apakah veto ini bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Kalaupun akan dipertahankan, Indonesia menyerukan adanya pengaturan kapan veto tidak boleh digunakan, misalnya untuk isu kejahatan perang. Keempat, reformasi PBB juga harus menyasar transparansi metode kerja di Dewan Keamanan PBB.

Sejarah dunia sudah banyak berubah! Uni Sovyet misalnya yang menjadi salah satu pendiri PBB telah bubar menjadi beberapa negara. Keanggotaan telah berkembang pesat, dan tinggal beberapa negara yang belum mau bergabung. Ada paradoks dalam menjalankan organisasi PBB, satu sisi menyerukan demokratisasi di negara-negara anggotanya, sementara di salah satu organnya, ada yang tidak demokratis dan tidak adil dengan adanya hak veto.

Indonesia tak boleh berhenti memperjuangkan reformasi PBB. Meski sulit, sebaiknya terus menggalang dukungan dari negara-negara lain, terutama dari Asia dan Afrika. PBB harus memberi teladan dalam berdemokrasi. Selamat Hari Lahir PBB. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments