Jumat, 19 Jul 2019

Oposisi yang Berkualitas

admin Selasa, 02 Juli 2019 12:24 WIB
Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih RI untuk periode 2019-2024. Rencananya, keduanya dilantik secara resmi pada 20 Oktober 2019 mendatang. Diharapkan tidak ada lagi polemik dan saling serang antar pendukung lagi, terutama di media sosial.

Seruan agar ada rekonsiliasi antar dua pasangan kandidat. Jokowi sebagai pemenang sebenarnya sudah membuka pintu. Sayangnya, pertemuan yang dimaksud belum terwujud, mungkin masih memerlukan waktu.

Komunikasi politik makin gencar dilakukan antar elite. Beredar informasi, ada partai yang menyeberang dan mendukung Jokowi. Sebenarnya bukan hal luar biasa, sebab tak ada musuh abadi dalam politik, yang ada hanyalah soal kepentingan.

Dari sudut pandang partai politik yang berminat bergabung dengan pemenang, tentu menginginkan adanya pembagian kekuasaan. Meski tidak sebesar partai yang sejak awal bergabung, paling tidak, mereka akan merupakan bagian dari kekuasaan. Konsekwensinya, partainya harus satu garis di parlemen, dengan pendukung pemenang.

Bagi presiden terpilih dan partai pengusungnya, tentu berkepentingan juga memperluas dukungan di parlemen. Makin mayoritas, tentu memudahkan dalam menggolkan kebijakan pemerintah. Antara lain dalam pengaturan alokasi anggaran, pembahasan rancangan undang-undang (RUU), dan berbagai kepentingan lain yang memerlukan persetujuan DPR RI.

Namun jika semua menjadi pendukung penguasa, tidaklah sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Oposisi tetap diperlukan sebagai penyeimbang. Memang butuh pengorbanan, sebab tak mudah berada di luar pemerintahan. Sebab berpolitik butuh dana yang tak sedikit.

Itu sebabnya partai politik sebaiknya jangan hanya berpikiran jangka pendek. Hanya karena secuil kekuasaan, melepas kesempatan menjadi oposisi. Jika peran kritis terhadap pemerintah dilakukan dengan baik, pasti akan mendapat simpati rakyat.

Rasa simpati rakyat tersebut akan menjadi investasi besar pada Pemilu selanjutnya. Hanya kualitas beroposisi mesti ditingkatkan. Tidak boleh sekadar beda, tetapi harus berkualitas dan berdasar fakta. Menentang dengan argumen, dan solusi alternatif.

Diharapkan tetap ada partai yang bersedia menjadi oposisi yang berkelas. Mereka harus berani mengoreksi apabila ada penyimpangan dan mengajukan alternatif solusi. Kekuasaan akan berbahaya jika tak ada mengawasi. (*)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments