Senin, 13 Jul 2020

TAJUK RENCANA

Momentum Menegakkan Hukuman Mati

redaksisib Kamis, 18 Juni 2020 10:43 WIB
hukumonline

Ilustrasi

Tampaknya aroma korupsi keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mulai tercium. Pertanda jelas ketika Presiden Joko Widodo mempersilakan aparat penegak hukum untuk 'menggigit' pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp 677,2 triliun untuk penanganan Covid-19.

Presiden Jokowi dikenal bukan sebagai sosok yang mudah melontarkan pernyataan tanpa ada sebab. Ungkapannya kali Ini pun diyakini sudah mengetahui ada masalah dengan pengelolaan dana yang sangat besar itu. Tinggal bagaimana caranya kasus terungkap dan diungkapkan ke publik. Ini sebuah berita menarik dan ditunggu masyarakat.

Sebenarnya secara kasat mata tanda-tanda adanya korupsi sudah lama terlihat. Banyak beredar berita dengan berbagai permasalahan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Paling sering terjadi adanya unjuk rasa di berbagai daerah tentang masyarakat yang berhak mendapat bantuan, namun tak menerimanya sama sekali. Ada juga paket bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya.

Bahkan sudah diberitakan di Harian SIB, dua pejabat penting setingkat Kadis di Pemko Medan, Senin (15/6), diperiksa tim jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Pemeriksaan di sebut-sebut terkait dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan kepada masyarakat akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang dikelola Pemko Medan Tahun Anggaran (TA) 2020. Memang hingga saat ini kasus masih dalam penyelidikan, tapi keadaan ini sudah menunjukkan adanya masalah dalam penanganan bantuan sosial masyarakat terdampak Covid.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, lembaganya telah bekerja keras untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid-19. Sejak pandemi Covid-19, KPK telah bekerja keras untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. KPK koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian/lembaga. KPK juga melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah.

Dikatakan, KPK akan sangat tegas jika ada tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19 tersebut. Fokus KPK dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan amanat undang undang, yaitu pelaku penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya. Korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana, maka itu termasuk kejahatan berat dan ancamannya hukuman mati.

Kata hukum mati di sini dianggap sesuatu yang luar biasa, karena selama ini belum ada koruptor di Indonesia menerima hukuman mati atas perbuatannya. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, dalam undang-undang yang ada sudah mengatur soal hukuman mati bagi koruptor. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2. Pasal 2 tersebut mengatur hukuman bagi koruptor, di mana hukuman mati menjadi salah satu opsinya.

Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Mahfud, koruptor yang bisa dijatuhi hukuman mati adalah mereka yang mengulang perbuatannya, korupsi dalam jumlah besar, hingga korupsi dana bencana.

Di sini sudah jelas aturannya bahwa koruptor dana bencana, baik alam maupun non-alam bisa dihukum mati. Cuma permasalahannya, apakah penegak hukum mau dan berani melakukannya? Sebenarnya situasi negara dalam kondisi sulit di masa pandemi saat ini merupakan sesuatu yang sangat tepat bagi penegak hukum benar-benar menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Hal ini bisa jadi momentum tepat sebagai efek jera bagi koruptor dan siapapun yang berniat melakukan tindakan korupsi.

Hukuman mati bagi koruptor dana bencana pasti didukung masyarakat, karena tindakan merampok uang rakyat di masa sulit ini merupakan sebuah tindakan keji. Karena hanya orang-orang tak punya hati yang tega menikmati hak orang banyak yang lagi kesusahan. Semoga momentum ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara bebas korupsi. (***)
T#gs hukuman matitajuk rencana
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments