Sabtu, 11 Jul 2020

Modus Bocornya Anggaran

Rabu, 24 September 2014 09:40 WIB
Berkali-kali kita mendengar pemerintah bicara soal penghematan anggaran. Namun berkali-kali pula kita mendengar mengenai borosnya penggunaan anggaran. Kali ini yang disorot adalah anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas kementerian. Untuk tahun 2015, besarnya sangat fantastis: 37 triliun rupiah. Sebanyak 18 triliun rupiah di antaranya digunakan untuk biaya rapat!

Wajar saja kemudian presiden terpilih Joko Widodo meradang. Ia terkejut karena tidak menyangka bahwa di tengah kesulitan anggaran seperti sekarang ini, biaya-biaya rapat dan perjalanan dinas justru melesak tinggi. Ketika kesulitan terjadi, yang berpesta pora adalah para birokrat yang melakukan rapat yang tidak jelas.

Fakta yang menunjukkan ketidakjelasan rapat dan perjalanan dinas itu mudah ditemukan. Adalah sebuah hal yang lazim jika rapat dan perjalanan dinas merupakan modus bagi birokrat untuk mendapatkan uang tambahan mereka. Dengan menghadiri rapat di gedung mewah dan atau tempat tertentu mereka bisa menikmati sekedar uang transportasi. Banyak birokrasi yang tergabung ke dalam panitia ini, panitia itu. Dengan adanya rapat panitia ini dan panitia itu, maka mereka bisa mendapatkan honor. Rumor yang beredar adalah seluruh kementerian menyusun seluruh kegiatan menjadi kepanitian, dimana masing-masing pejabat sampai dengan staf mendapatkan honornya masing-masing. Honor ini bisa diterima berkali-kali terutama para pejabat di tingkat atas yang namanya selalu saja ada.

Sementara perjalanan dinas dalam dan luar negeri adalah pekerjaan yang sebenarnya banyak yang tidak penting. Perjalanan tersebut tidak terlalu penting jika hanya sekedar menjalankan supervisi. Sebegitu tidak pentingnya, sampai anggaran untuk ini pernah hanya 2 triliun rupiah saja. Tetapi entah mengapa di tahun 2015 angkanya melejit, jauh melampaui kebutuhan infrastruktur pedesaan, bahkan melampaui dana desa yang dialokasikan  pemerintah.

Tak pelak kelakuan ini membuat berang presiden terpilih Joko Widodo. Ia berjanji untuk segera mengevaluasi kebutuhan biaya rapat dan perjalanan dinas tersebut. Wajar, sebab sebenarnya setiap kementerian tidak perlu melakukan rapat yang begitu "wah". Bukankah rapat bisa dikerjakan di satu tempat saja dan tidak harus keluar kota.

Mantan anggota BPK pernah mengungkapkan,  banyak alasan pelaksanaan rapat di luar kota salah satunya untuk kepentingan membantu bisnis hotel. Tetapi apakah harus dengan cara mengeluarkan anggaran yang begitu besar?

Untuk biaya rapat penghematan sebenarnya sudah dilakukan presiden terpilih Joko Widodo ketika mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menggunakan teknologi informasi untuk menghubungi bawahannya. Ia juga menggunakan fasilitas yang ada untuk menjadikan rapat lebih efisien.

Sebenarnya untuk rapat kementerian berbagai fasilitas sudah ada. Di antaranya teleconference. Lalu untuk menindaklanjuti pengawasan, fasilitas email sebenarnya sudah tersedia. Hanya tinggal meningkatkan kemampuan para petugas di dalam menggunakannya, maka selesailah sudah dengan perjalanan dinas tadi.

Perlu rasanya mental birokrasi ini diubah secepatnya. Bobroknya kemampuan bekerja menyebabkan banyak di antaranya yang hanya sekedarnya saja, lalu kemudian menanti honor bekerja yang sebenarnya tidak pantas diterima. Mental inilah yang selama ini merusak negara karena menggerogoti keuangan negara dari dalam.

UU Aparatur Sipil Negara yang mencantumkan mengenai pendapatan PNS harus segera digerakkan. Namun pengawasan sekaligus hukuman terhadap pelaku penyimpangan biaya rapat dan perjalanan dinas. Modus ini harus dihentikan. (***)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments