Minggu, 18 Agu 2019

Menyelamatkan Sistem Kesehatan Nasional

admin Kamis, 01 Agustus 2019 10:10 WIB
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 19,41 triliun. Lalu, pemerintah menolong dengan menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp 10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp 9,1 triliun. Namun solusi ini saja tidak cukup, perlu terobosan lain agar pelayanan kesehatan tidak tersendat.

Apabila BPJS ini tidak disehatkan maka seluruh sistem kesehatan nasional bakal runtuh. Rumah sakit yang tidak terbayar akan bangkrut dan bisa menutup layanannya. Begitu juga dokter tidak terbayar honornya dan pabrik obat akan merugi.

Ada sejumlah opsi yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan defisit kesehatan. Antara lain, rencana kenaikan iuran termasuk yang dipertimbangkan dampak baik buruknya. Reaksi penolakan sudah muncul, sebab dianggap terlalu membebani rakyat kecil.
BPJS Kesehatan diharapkan mencari solusi seperti melakukan efisiensi. Gaji yang terlalu besar sebaiknya dipangkas bersamaan dengan biaya operasional, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Divisi yang dianggap tak terlalu penting bisa digabungkan atau dihapus agar menghemat anggaran.

Kenaikan iuran harus menjadi alternatif terakhir. Itupun tidak bisa dilakukan secara pukul rata. Sebab aturan pembayaran iuran untuk satu kartu keluarga masih dinilai memberatkan. Ke depan, aturan ini mesti dievaluasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Jika gaji keluarga tersebut hanya sesuai UMP (upah minimum provinsi) dengan anggota keluarga empat hingga enam orang akan sangat membebani. Itu yang membuat banyak penunggak iuran, terutama yang mandiri. Bukannya tak mau membayar, tetapi karena pola per satu kartu keluarga, banyak yang tak mampu melunasi tunggakan manajemen di BPJS Kesehatan. Terutama terkait dengan kontrol kepatuhan pembayaran dan pembayaran yang harus dijalankan oleh badan.

Selain itu manajemen di BPJS Kesehatan mesti dibenahi. Terutama terkait dengan kontrol kepatuhan pembayaran dan pembayaran yang harus dijalankan dengan serius. Walau ada kendala sebab badan ini tak memiliki mekanisme menagih tunggakan, seperti bank.
Pelibatan pemerintah daerah bisa menjadi opsi. Hanya bagaimana mekanismenya mesti dipertimbangkan dengan cermat. Jangan malah membuat BPJS Kesehatan makin lamban dan tidak efisien.

Hal terpenting sebenarnya adalah bagaimana menagih iuran dari penunggak dan pengguna. Kemudian memastikan penerima manfaat adalah orang yang berhak dan rumah sakit tidak curang dalam pembiayaan. Tugas ini mesti dikerjakan cepat sebelum defisit BPJS Kesehatan makin membesar. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments