Jumat, 24 Jan 2020

Tajuk

Menyehatkan Sistem Kepartaian

redaksi Selasa, 14 Januari 2020 11:13 WIB
cpssoft
Ilustrasi
Era reformasi membawa perubahan besar dalam cara Indonesia dalam berpolitik. Selama Orde Baru dalam kurun waktu lebih kurang 32 tahun, partai politik (parpol) hanya dua dan satu golongan. Partisipasi politik dibatasi dan aspirasi hanya bisa melalui saluran yang ada.

Keran kebebasan terbuka seluas-luasnya setelah Soeharto lengser dari kekuasaannya. Era multipartai kembali, setelah lama terkekang. Orang berlomba mendirikan parpol dan mendaftar sebagai peserta Pemilu.

Tentu saja banyaknya partai membuat rumit sistem perpolitikan. Pada Orde Lama sebenarnya bangsa ini sudah memiliki pengalaman yang panjang. Politik menjadi tidak stabil dan umur pemerintahan relatif lebih pendek.

Itu sebabnya muncul gagasan melakukan penyederhanaan parpol. Meski tidak mengadopsi sistem dwipartai seperti di Amerika Serikat, ada konsensus jumlahnya tak perlu terlalu banyak. Berapa yang ideal tak ada kata sepakat dan dibiarkan berproses seturut dinamika yang ada.

Jadi tak ada peta jalan (roadmap) tentang jumlah partai di Indonesia. Ada instrumen yang digunakan untuk menyederhanakan.
Instrumen itu adalah Parliamentary Treshold (PT), menegaskan ada persentase minimal bagi partai yang masuk ke DPR. Kedua, Besaran PT per lima tahun diusulkan makin besar. Biasanya ada tarik menarik antara partai yang ada. Parpol besar menghendaki jumlahnya terus meningkat. Partai kecil akan menolak atas nama demokrasi, sebab kemungkinan mereka akan tersingkir dari parlemen makin besar.

PDIP mengusulkan PT tersebut menjadi 5 persen. Kenaikannya tak terlalu signifikan, dari empat persen sebelumnya. Tetapi dampaknya pasti besar, jumlah parpol di DPR akan berkurang dua atau tiga partai.

Kita mendukung terciptanya sistem kepartaian yang sederhana dan sehat di Indonesia. Untuk itu, proses verifikasi mesti dilakukan dengan serius. Syarat yang kurang memadai tak boleh ditoleransi. Partai baru maupun lama jika tak layak, sebaiknya bergabung dengan parpol yang sudah ada, tentu saja yang platform dan ideologinya identik.

Jika syarat diperketat, jangan dimaknai menghalangi orang berdemokrasi. Sebab dalam negara demokrasi manapun, tak ada kebebasan yang mutlak. Silakan membangun parpol, hanya penuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments