Jumat, 13 Des 2019

Menyalurkan Amarah Rakyat

admin Selasa, 06 Agustus 2019 11:08 WIB
Presiden Jokowi mendadak mendatangi kantor pusat PLN. Dia memertanyakan sebab musabab padamnya listrik di Jabodetabek dan sebagian besar Pulau Jawa. Sebab bukan sejam dua jam saja, sudah berjam-jam sehingga berdampak mengganggu pelayanan publik dan kenyamanan warga.

Transportasi massal MRT bahkan terpaksa berhenti beroperasi. Ada ribuan warga terlantar dan terpaksa beralih ke moda transportasi lain. Tentu saja selain merugikan pengelola MRT, juga menambah biaya bagi penumpang karena harus mengeluarkan uang lebih.

Di beberapa lokasi dilaporkan layanan air minum lumpuh. Sebab sebagian besar warga menggunakan sumur bor dan resapan, sehingga mengandalkan pompa air untuk mengalirkannya. Bahkan ada menggunakan PDAM, tetapi tetap perlu bantuan pompa untuk menariknya ke rumah dari pipa distribusi.

Bukan itu saja, dampaknya ternyata merembes ke komunikasi warga. Sinyal telepon seluler menurun, bahkan nonaktif di beberapa wilayah. Internet tak bisa diakses sehingga ada banyak pekerjaan secara daring (online).

Beberapa warga melaporkan ikan dalam akuarium mati karena tak hidupnya pompa air. Mereka baru tersadar setelah melihat ikan kesayangannya mengambang dan sudah mati. Memang jenis ikan koi lebih rentan terhadap kurangnya asupan udara atau oksigen dalam akuarium.

Wajar warga marah besar terhadap PLN. Sebab saat mereka terlambat membayar, dikenakan denda yang besar. Tetapi saat pelayanannya gagal, tak ada ganti rugi dari PLN.

Di maskapai penerbangan sudah ketentuan tentang pelayanan ke penumpang. Jika delay atau tunda terbang, ada kompensasi yang harus diberikan. Bagaimana dengan PLN, bukankah ke depan harus ada kebijakan sejenis?

Jadi jika dilaporkan media bahwa Jokowi marah terhadap PLN, itu wajar. Sudah tugasnya sebagai Presiden menegur perusahaan pelat merah ini. Bahkan sudah tugasnya juga menyalurkan kemarahan warga yang sudah memuncak karena PLN gagal memberi pelayanannya.

Diharapkan ada evaluasi menyeluruh terhadap PLN. Mesti ada solusi bagaimana antisipasi ke depan. Jadi bukan sekadar mengganti jajaran direksi. Tetapi memastikan tidak lagi terjadi pemadaman horor, apalagi di ibukota negara sekitarnya.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments