Kamis, 21 Feb 2019

Mengurangi Golput Karena Alasan Teknis

admin Rabu, 30 Januari 2019 12:15 WIB
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia menyatakan golput atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang.

Jadi tidak ada alasan mencela, apalagi memidanakannya. Hal itu menyikapi tentang munculnya seruan untuk golput menjelang Pemilu 2019.

Dalam sejarah politik Indonesia, golput bukan hal baru. Istilah ini baru muncul dan mulai populer menjelang Pemilu 1971, yang pertama di Orde Baru. Saat itu ada perlawanan disebabkan proses penyederhanaan partai menjadi dua ditambah satu Golongan Karya, dianggap pengebirian demokrasi.

Golput secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis. Pertama, golput karena alasan teknis. Penyebabnya sangat beragam, bisa jadi karena tak terdaftar di DPT atau ada kendala secara administratif. Pemilih sebenarnya ingin menggunakan hak pilihnya, tetapi tak bisa karena masalah teknis.

Kedua, golput karena dalih ideologis. Mereka ini memang sengaja tak mau menggunakan hak pilihnya dengan alasan tertentu. Bisa jadi datang ke TPS, namun tidak mencoblos atau sengaja membuat batal suaranya. Sikap mereka sebagai bentuk protes atau perlawanan.

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu 2019. Angka ini jika tercapai, sudah sangat tinggi untuk negara demokrasi. Ada optimisme bisa tercapai, karena dianggap kesadaran warga Indonesia sudah tinggi.

Fakta menunjukkan angka golput ada tren meningkat dari masa ke masa. Sebenarnya di negara-negara maju terjadi hal yang sama. Pada Pilpres 2004, golput pada putaran I menunjukkan angka 21,80 persen dan putaran II sebesar 23,40 persen. Pada Pilpres 2009, angka golput naik lagi menjadi 28,30 persen dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30 persen.

Sebenarnya hak untuk memilih dalam pemilu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak itu tercantum dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang HAM. Pada Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang HAM, dinyatakan, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Sedangkan dalam pasal 43 ayat 1, dinyatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski bukan kewajiban, memilih merupakan bagian dari HAM. Alangkah sayangnya jika hak memilih tersebut disia-siakan. Sebab pemilu bukan hanya ajang pertarungan antar pasangan calon dan partai saja. Pemilu merupakan momentum penting bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya lima tahun mendatang. Salah memilih atau tidak mau memilih sama saja menyerahkan 'nasib' Indonesia kepada orang yang belum tentu memiliki kemampuan memimpin.

Untuk itu paling tidak kelompok golput karena alasan teknis masih bisa dikurangi. Sedapat mungkin jangan ada lagi yang memang berhak memilih tapi tidak masuk dalam DPT. Jadi kalaupun karena alasan ideologis, mereka sudah diberi kesempatan.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments