Jumat, 17 Jul 2020

TAJUK RENCANA

Mengubah Mindset Sekolah Favorit

redaksisib Selasa, 30 Juni 2020 10:39 WIB
pikiran rakyat

Ilustrasi

Setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri, terutama tingkat SMP dan SMA, menjadi masalah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, masalah itu semakin parah, karena pendaftaran dilakukan secara daring (online). Masalah yang satu belum diselesaikan, muncul lagi masalah baru.

Kisruh terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia. Setiap daerah pun memiliki masalah berbeda karena memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Namun yang paling menjadi pusat perhatian di DKI Jakarta. Di ibukota negara ini sempat terjadi aksi unjuk rasa orangtua calon siswa akibat merasa terdiskriminasi dengan batas usia calon peserta didik. Demikian juga dengan masyarakat Kota Medan yang masih mempermasalahkan zonasi dan ketidakpahaman dengan pendaftaran online.

Plt Inspektur Jenderal Kemendikbud Chatarina Muliana menyatakan, pemerintah telah menyediakan akses penerimaan siswa baru tahun ini sesuai kebutuhan. "Jadi usia bukan kendala," kata Chatarina dalam diskusi daring, Minggu (28/6). Jadi kalau yang diutamakan (zonasi jarak) sudah masuk, baru yang lain.

Pada jalur zonasi sekolah tahun ini yang diutamakan adalah jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Usia menjadi pertimbangan ketika ada beberapa calon dalam zonasi yang sama jaraknya. Usia menjadi pertimbangan kalau jaraknya sama.

Menurut dia, setiap regulasi dalam penerimaan siswa pasti bakal terjadi protes dari orang tua selama fasilitas belum memadai. Masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah terbatasnya jumlah sarana pendidikan untuk menampung siswa baru. Kalau masalah itu belum diselesaikan, maka kisruh bakal terjadi terus.

Saat ini, sarana pendidikan tingkat SMA di berbagai provinsi lebih banyak tersebar di perkotaan. Distribusi sarana pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah itu yang menyebabkan selalu terjadi masalah saat proses PPDB.

Sarana pendidikan yang terbatas merupakan sumber masalah selama ini. Padahal di sisi lain banyak sekolah swasta siap menampung calon siswa. Masyarakat tinggal pilih mau yang benar-benar berkualitas atau biasa-biasa saja. Tergantung kemampuan ekonomi dan cara pandang orangtua bagaimana menempatkan anak-anaknya untuk dididik.

Sekolah-sekolah swasta di Indonesia banyak yang sepadan, bahkan lebih berkualitas dibanding dengan sekolah negeri. Kelebihan lain sekolah swasta yakni mengutamakan pendidikan ilmiah dan karakter. Kemudian sekolah swasta menjamin semua layanannya berkualitas terbaik. Mulai dari layanan pendidikan, sarana dan prasarana, kenyamanan lingkungan, kegiatan sekolah, dan keamanan. Bayangkan, di sekolah negeri, jumlah siswa per kelas bisa 40 sampai 50 siswa, sementara swasta cuma 20 dan paling banyak 25 siswa. Selanjutnya, kualitas pengajar yang profesional, dimana semua pengajar atau guru di sekolah swasta harus memiliki kemampuan lebih di bidangnya.

Untuk memperbaiki etos kerja para pengajar, sekolah swasta menyediakan layanan komplain. Orangtua bisa mengajukan komplain terkait pembelajaran yang diterima anaknya di sekolah. Dengan adanya layanan ini, proses belajar mengajar akan terus diperbaiki. Lalu sekolah swasta terkenal dengan kegiatan ekstra kurikuler yang mengasyikkan. Selain kegiatan belajarnya di dalam kelas, aspek belajar di luar mata pelajaran pun dihadirkan untuk mengasah kemampuan siswa di bidangnya. Di sekolah swasta juga semua sarana dan prasana yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, disediakan secara lengkap dan berkualitas.

Melihat banyak kelebihan sekolah swasta ini, selayaknya para orangtua, khususnya yang berekonomi menengah ke atas, berlomba menyekolahkan anaknya di sekolah swasta seperti di negara-negara maju. Namun faktanya di Indonesia, termasuk Kota Medan, semua bertolak belakang. Sekolah negeri jadi favorit, termasuk bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas. Sehingga bagi warga tak mampu sangat kesulitan memasukkan anaknya di sekolah negeri. Apalagi harus bersaing dengan warga mampu yang bisa saja menggunakan banyak "jalan".

Pandangan "keliru' ini seharusnya bisa diluruskan dengan mengubah mindset masyarakat yang lebih suka mengidolakan sekolah favorit tanpa memandang kualitas pendidikan anaknya. Kemudian menyadari bahwa ada warga lain yang lebih layak bersekolah di tempat yang memperoleh bantuan pemerintah itu.

Andai lebih banyak masyarakat menyadari hal itu, tentu permasalahan PPDB tidak bakal terjadi lagi. Sehingga perhatian pemerintah tidak berkutat ke masalah itu saja dan lebih bisa berupaya mengembangkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.(***)
T#gs Sekolah Favorittajuk rencana
Berita Terkait
    Komentar
    Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments