Sabtu, 25 Mei 2019

Mengikis Praktik Jual Beli Kursi

admin Senin, 13 Mei 2019 09:30 WIB
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 kembali menggunakan sistem zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap sistem zonasi bisa menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Ketentuan, tata cara dan alur pendaftaran sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang terbit akhir tahun lalu.

Dengan ketentuan ini, sekolah wajib menerapkan PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen. Memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu dan kombinasi jarak serta prestasi akademik. Baru kemudian, jalur prestasi murni dan jalur perpindahan orangtua dengan masing-masing kuota 5 persen.

Ada perbedaan yang menyolok antara pelaksanaan PPDB 2019 dan tahun lalu. Saat ini pemerintah resmi menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM) karena sering menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan.

Tahun lalu banyak calon siswa SMA dan SMK di beberapa daerah yang mendaftar dengan sistem daring (online) kedapatan memalsukan SKTM. Disebut SKTM palsu karena mereka bukan berasal dari keluarga miskin, tetapi megurus surat keterangan dan berhasil memeroleh kartu. SKTM ini dibuat orangtua siswa atau wali murid agar anak mereka bisa diterima bersekolah di tempat yang diinginkan.

Dalam ketentuan sebelumnya, pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 14 Tahun 2018 tentang PPDB mewajibkan sekolah negeri memberikan kuota minimal 20 persen dari daya tampung untuk siswa dari keluarga miskin. Kasus SKTM palsu terbongkar setelah muncul protes karena ada sekolah yang kuota siswanya 100 persen habis untuk siswa miskin pemegang SKTM, seperti di Jawa Tengah.

Apalah ketentuan tahun ini mengabaikan siswa tak mampu? Mereka bisa tetap mendaftar dengan sistem zonasi. Ketidakmampuan ekonomi akan ditolong dengan bantuan pusat dan daerah, seperti Kartu Indonesia Pintar.

Diharapkan ada jaminan bagi siswa tak mampu, yang lulus akan mendapatkan bantuan pendidikan. Jadi tidak sekadar janji belaka. Pemerintah pusat sebaiknya menerbitkan edaran tentang hal itu, sehingga tidak ada kendala saat siswa sudah masuk sekolah nanti.
Selain itu diharapkan ada keseriusan mengikis praktik jual beli kursi. Sekolah mesti diwajibkan mengumumkan daya tampung sehingga lebih transparan. Dinas Pendidikan sebaiknya mengawasinya dan menjamin informasinya terbuka ke publik.

Sebaik apapun sistem, tetap ada celah untuk melakukan kecurangan. Ada harapan, PPDB tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya. Semua pemangku kepentingan harus mengawasi dan apabila ada yang bermain curang, sebaiknya dibawa ke ranah hukum, untuk memberi efek jera. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments