Rabu, 13 Nov 2019

Menghasilkan RUU yang Berkualitas

admin Sabtu, 31 Agustus 2019 10:24 WIB
DPR RI menjadwalkan RUU KUHP akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 24 September 2019 mendatang. Pembahasan sudah semakin mencapai kata sepakat, meski masih ada pertemuan beberapa kali lagi. Tanggal pengesahan tersebut merupakan hari-hari terakhir tugas anggota dewan periode 2014-2019.

Isi RUU KUHP itu sendiri masih menjadi polemik. Ada yang bersuara keras menentangnya, meski banyak juga mendukungnya. Ada desakan agar tak terburu-buru disahkan, sebab regulasi akan menjadi pedoman penting dalam penegakan hukum.

Anggota DPR RI berdalih masih ada pintu lain bagi masyarakat untuk menguji RUU KUHP tersebut. Setelah disahkan, masih bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekilas logika ini sepertinya benar, tetapi terlalu menyederhanakan masalah.

Benar MK berhak menguji UU apakah sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi menegaskan tugas membuat UU (legislasi) ada di tangan DPR RI dan Pemerintah. Jadi, selagi masih dibahas draftnya, harus dipastikan telah benar, tepat dan akomodatif.

DPR RI memang lembaga politis, tetapi kewenangan mereka mengundang para ahli untuk membahas RUU. Keterbatasan waktu tidak boleh menjadi alasan mengesahkan RUU yang masih menjadi polemik. Lebih baik ditunda dan diserahkan ke parlemen periode berikutnya.

Para pakar sudah lama menyoroti kualitas UU di Indonesia. Sebab masih hitungan tahun sudah direvisi. Jika bukan DPR RI sendiri merevisi, MK yang membatalkan satu pasal atau lebih. Negara-negara lain masih lebih awet usia UU-nya, bisa puluhan tahun kemudian direvisi.

Prestasi DPR RI dalam legislasi memang agak rendah. Banyak tugas membuat UU tertunda, dengan berbagai alasan. Itu bisa dilihat dari daftar tunggu RUU yang tak kunjung dibahas.

Fakta ini harus menjadi masukan bagi parlemen periode berikutnya. Tak bisa dipungkiri, anggota dewan bukanlah pakar hukum. Mereka bisa memanfaatkan para ahli membantu mempersiapkan naskah RUU yang lebih berkualitas.

Akses publik ke draf RUU sebaiknya dibuka luas. DPR RI tak perlu khawatir jika ada debat dan polemik. Kritik bukanlah bentuk permusuhan, yang jika direspon dengan baik, justru akan meningkatkan kualitas RUU yang dihasilkan. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments