Rabu, 23 Okt 2019

Menggugah Kesadaran Lapor dan Bayar Pajak

admin Rabu, 06 Maret 2019 10:39 WIB
Berkurangnya penerimaan dari Migas dan nonmigas memaksa pemerintah menggenjot pajak. Besarnya biaya pembangunan dan pengeluaran negara, membuat tarif pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pajak terus dikejar dengan berbagai cara, mulai tax amnesty (pengampunan pajak) hingga peningkatan tax ratio.

Pada 2015, status tax ratio di Indonesia menempati angka 11,6 persen. Selanjutnya pada tahun 2016, mengalami penurunan hingga mencapai 10,8 persen. Pada tahun 2017, kembali menurun di angka 10,7 persen. Tahun 2018, meningkat menjadi 11,5 persen.
Ada beberapa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Pertama, ketidaktahuan para Wajib Pajak soal administrasian kewajiban pajak. Kedua, adanya anggapan pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Ketiga, karena memang sengaja untuk menghindari pajak.

Sejak awal Maret 2019, Kementerian Keuangan telah membuka pelaporan Wajib Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT). Ditargetkan tahun ini bisa mencapai 85 persen. Tahun lalu masih berkisar 71 persen. Realisasi pelaporan SPT itu diharapkan makin meningkat seiring membaiknya pemanfaatan teknologi maupun layanan kepada para Wajib Pajak.

Saat ini tugas pembayaran dan pelaporan pajak sudah dimudahkan. Bisa dilakukan pembayaran secara daring lewat e-biling serta pelaporan elektronik lewat e-filing. Dua layanan ini dapat membuat Wajib Pajak melakukan kewajiban pajak secara efisien, tepat waktu, serta mampu mengurangi beban administrasi dan emosional.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak pada 2018 mencapai 12,5 juta SPT yang terdiri atas 9,87 juta Orang Pribadi (OP) karyawan, 1,82 juta OP non karyawan dan 854,3 ribu Badan. Tingkat kepatuhan tersebut sekitar 71 persen, karena Wajib Pajak terdaftar sebagai wajib SPT pada 2018 sebesar 17,6 juta yang terdiri dari 13,7 juta OP karyawan, 2,45 juta OP non karyawan dan 1,45 juta badan. Sementara itu, pelaporan SPT PPh Tahunan hingga awal Maret 2019 sudah mencapai kisaran tiga juta SPT dengan batas pelaporan untuk Wajib Pajak OP pada 31 Maret dan Badan pada 30 April 2019.

Kesadaran warga melapor dan membayar pajak mesti ditingkatkan. Selain upaya represif dengan penyanderaan dan sanksi lainnya, edukasi harus makin gencar dilakukan. Pesan tentang manfaat pajak terus didengungkan sehingga muncul kesadaran membayarnya.

Setiap Rp 1 triliun penggunaan pajak bisa membangun total 3,5 km jembatan, atau 155 km jalan. Bisa untuk membangun 11.900 rumah prajurit. Atau bisa untuk menyediakan beras sebanyak 729 ton untuk rakyat miskin, bisa untuk menyediakan 306.000 ton pupuk, bisa untuk bantuan langsung bagi 355.000 keluarga miskin, dan setara dengan kebutuhan lainnya.

Setiap Rp 1 triliun penggunaan pajak pada transfer daerah dan dana desa, bisa untuk membangun sebanyak 6.765 ruang kelas SD, atau bisa untuk membangun 5.511 ruang kelas SMP, atau membangun 4.182 ruang kelas SMA. Selain itu, dana sebesar itu bisa untuk membangun 50 rumah sakit, atau bisa untuk memberi tunjangan profesi bagi 23.585 orang guru dalam setahun, memenuhi bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 1,25 juta SD setahun, atau bisa untuk membangun 2.108 Puskesmas dan lainnya. Ayo lapor dan bayar pajakmu! (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments