Minggu, 21 Apr 2019

Menggandeng Jaksa Sinergikan Daerah

admin Jumat, 18 Januari 2019 15:54 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) mengajak para Bupati dan Walikota bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Tentu dalam rel yang benar, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jaksa sendiri telah melakukan pendampingan melalui Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Tim ini dibentuk sejak 2015 yang gunanya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Tugasnya, pertama mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.Kedua, memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Ketiga, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Keempat, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kelima, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Terakhir, melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kehadiran tim ini menambah percaya diri pelaksana kegiatan yang selama ini selalu cemas akan tersandung masalah hukum. Sebab TP4D akan mengingatkan manakala ada potensi pelanggaran yang bisa menjadi pidana. Rasa aman diharapkan bisa membuat kualitas pembangunan menjadi lebih baik.

Walau ada komentar negatif, tentang kemungkinan "main mata" dalam pengerjaan kegiatan pemerintah. Tentu saja hal itu bisa terjadi dan tak berarti akan bebas dari masalah hukum. Sebab tetap saja jika ada masalah maka bisa diusut, bukan hanya oleh jaksa, bahkan KPK bisa turun tangan.

Sejauh ini TP4D dirasakan sangat bermanfaat. Tentu ada hal yang diperoleh jaksa saat melakukan pendampingan. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa Kajati Sumut mengajak kepala daerah bersinergi dalam membangun. Bisa jadi sudah ditangkap kesan, ada kecenderungan masing-masing daerah jalan sendiri.

Koordinasi merupakan bagian tersulit dalam sama-sama membangun negeri ini. Tujuan membangunnya sama, tetapi arahnya bisa beda dan tak sinkron. Salah seorang Bupati misalnya menyebutkan seringkali proyek pusat dikerjakan tanpa komunikasi daerah.

Ini indikasi miskoordinasi jamak terjadi di lapangan. Kehadiran TP4D diharapkan membantu terjalinnya komunikasi dan koordinasi dalam membangun Sumatera Utara. Antara Pantai Barat dengan Timur, Dataran Tinggi dengan Dataran Rendah, semuanya harus sinergi.

Mengoordinasikan daerah sebenarnya merupakan tugas provinsi. Pernyataan Kajati soal sinergi harus dimanfaatkan, agar Bupati dan Walikota lebih kooperatif. Provinsi tak ada salahnya mengajak kejaksaan agar pembangunan lebih koordinatif, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments