Sabtu, 14 Des 2019

Tajuk

Mengembalikan Kewenangan ke Sekolah

redaksi Jumat, 29 November 2019 13:25 WIB
suara.com
Ilustrasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menggulirkan wacana penghapusan ujian nasional (UN). Ide ini bukanlah hal baru. Pada kabinet periode sebelumnya sudah sempat ramai. Waktu itu ada tarik menarik antara yang pro dan kontra, yang akhirnya UN dilanjutkan kembali hingga tahun ini.

Ada banyak analisis tentang penyelanggaraan UN. Rekomendasinya memang mendesak penghapusan UN. Mudah mengucapkan, namun dalam praktiknya, sangat sulit mengeksekusinya, meski kajian sudah tak terbantahkan.

Diduga ada pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dalam pelaksanaan UN. Mereka ini dengan berbagai cara mencoba memertahankannya. Apakah kali ini Nadiem berhasil meretas semua penghalang tersebut dan menghapus UN?
UN merupakan proyek besar dan menggunakan anggaran yang besar. Hal itu wajar sebab memang diselenggarakan di seluruh negeri. Apalagi konstitusi memang memberi alokasi anggaran yang sangat besar dalam APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Jika nantinya UN akan dihapus, pemerintah mesti memutuskan penggantinya. Bagi dunia pendidikan, evaluasi merupakan komponen penting, baik dilakukan sekolah maupun secara nasional. Hasilnya menjadi parameter untuk mengukur kemampuan belajar para siswa selama menempuh pendidikan.

Selama ini UN merupakan alat ukur secara nasional bagaimana kemampuan siswa setelah menyelesaikan studinya. Harus diakui, kondisi pendidikan di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan infrastruktur dan jumlah guru sangat memengaruhi. Siswa yang belajar di kota dan di pedesaan tentu saja tak bisa dinilai dengan standar yang sama.

Pengganti UN perlu kajian dan diskusi lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan. Artinya, pemerintah mesti terbuka dengan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Sebab mengubah sesuatu yang sudah berlangsung lama tanpa alasan yang kuat, bukanlah hal yang mudah.

Beberapa opsi masih terbuka, seperti menjadikan UN menjadi ujian per zona atau provinsi. Jadi evaluasinya disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun, cara ini dianggap hanya menggeser masalah dari pusat ke daerah.
Pilihan lain yang sebenarnya sudah lama diusulkan, mengembalikan kewenangan evaluasi ke sekolah. Pemerintah hanya menetapkan standar, dan pelaksanaannya ada di tangan guru. Kita berharap Nadiem benar-benar mewujudkan kemerdekaan pendidikan, termasuk dalam mengevaluasi.(**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments