Rabu, 18 Sep 2019

Mengawal DPR RI Memilih Pimpinan KPK

admin Selasa, 03 September 2019 11:37 WIB
Sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diterima Presiden Jokowi dari panitia seleksi (Pansel). Selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan ke DPR RI untuk tahapan selanjutnya. Artinya, masih ada yang bakal gugur dalam proses politik tersebut.

Perhatian publik sangat besar terhadap proses seleksi ini. Sebab harapan sangat tinggi terhadap KPK sebagai ujung tombak dalam mencegah dan memberantas korupsi. Salah memilih, maka bisa mengganggu rekam jejak lembaga antirasuah tersebut.

Selama ini KPK menjadi institusi yang paling dipercaya rakyat. Hingga kini, hampir semua koruptor yang dibawa ke pengadilan dinyatakan bersalah. Tak heran banyak yang memusuhi lembaga ini, secara terang-terangan, maupun diam-diam.

Kewenangan KPK begitu luas sejak penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Antara lain yang sering dipersoalkan adalah kewenangan menyadap dan OTT (operasi tangkap tangan). Upaya memangkas kewenangan ini sering diwacanakan, namun gagal akibat kuatnya dukungan rakyat.

Sebagai lembaga independen yang merdeka dari pengaruh kekuasaan yang lain, membuat KPK seolah menjadi "super body". Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab sebenarnya ada UU yang mengatur dan membatasi. Sepak terjangnya sangat tergantung integritas pimpinannya.

Kita setuju pimpinan KPK tak boleh orang sembarangan. Mereka harus memiliki kemampuan tinggi, berintegritas dan pendukung setia Pancasila. Semua mesti menjaga jangan sampai kaum radikalis masuk ke sana.

Berbagai gerakan mengatasnamakan rakyat telah berulang kali mengingatkan dan mengawal proses seleksi. Ada suara menyangsikan independensi Pansel, dengan berbagai argumentasi. Protes dan mengkritik merupakan hal wajar dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Namun bersikap apriori terhadap hasil kerja Pansel tidaklah tepat. Mari menghargai hasil kerja mereka. Sebab Pansel bekerja sesuai penugasan dan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Lagipula hasil Pansel bukanlah segalanya. Publik masih memiliki kesempatan mengawalnya dalam proses politik di DPR RI. Anggota dewan merupakan representasi rakyat untuk memilih pimpinan KPK yang terpercaya. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments