Sabtu, 23 Nov 2019

Memulihkan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Polri

Minggu, 14 Juni 2015 12:13 WIB
Pengakuan terbuka Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat melantik delapan Kapolda dan enam pejabat utama Polri  tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, bukan hal baru. Sebelumnya, beberapa lembaga independen berdasarkan hasil penelitian, menyatakan hal yang sama. Artinya, menurunnya kepercayaan tersebut telah berlangsung lama dan upaya yang dilakukan selama ini, tidak memadai untuk memulihkannya kembali.

Padahal setelah refomasi berhasil menghapus dwifungsi ABRI, banyak harapan diletakkan di bahu institusi Polri. Sebab polisi bukan lagi bagian dari tentara, melainkan kekuatan sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negeri ini. Polisi diharapkan akan menyembuhkan trauma bangsa ini terhadap praktik militerisme yang kental pada masa Orde Baru.

Indonesian Police Watch pada tahun 2013, pernah merilis beberapa faktor penyebab kepercayaan masyarakat pada Polri merosot. Antara lain, atasan sangat lemah, adanya target ambisius dari atasan, bawahan yang cenderung mencari muka, tidak ada tolok ukur yang jelas dalam rotasi tugas, tidak ada sanksi pemecatan pada perwira tinggi bermasalah, dan gaya hidup hedonis yang makin membudaya di kepolisian. Kinerja yang baik dari polisi dirusak ulah nakal beberapa oknum dan itu yang terekam dalam ingatan kolektif masyarakat.

Transparency International Indonesia (TII) pada 2012 menyebutkan buruknya persepsi publik bukan hanya diakibatkan lambannya penanganan kasus-kasus besar, tetapi juga disebabkan munculnya kasus-kasus yang menyakiti rasa keadilan masyarakat. Polisi di mata masyarakat sering dianggap kurang serius dalam mengusut kasus melibatkan orang-orang kuat. Rasa keadilan masyarakat terluka karena arogansi yang dipertontonkan oknum anggota Polri di lapangan.

Dua survei terpisah terhadap kinerja polisi di Amerika dan Amerikan menunjukkan kepuasaan masyarakat. Mayoritas responden yang diteliti di Inggris menyatakan polisi di negara mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, dapat diandalkan, dan berlaku adil. Organisasi kepolisian di Amerika pun mendapat apresiasi atau penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi peradilan lainnya. Sangat kontras dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.

Meski begitu, keberanian dan kejujuran Kapolri Badrodin Haiti membeberkan apa yang terjadi di institusi yang dipimpinnya saat ini perlu diapreasiasi. Kita berharap  bukan sekadar pernyataan seremonial untuk menanggapi tajamnya sorotan publik terhadap kinerja Polri. Harus ada aksi nyata di tubuh Polri untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Jangan hanya mengganti pejabat tanpa perbaikan sistem dan pengawasan.

Polisi harus sadar dirinya selalu menjadi sorotan karena memang sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kesalahan sekecil apapun akan cepat menyebar ke mana-mana, apalagi dengan makin variatifnya jenis media sosial. Kapolri harus memastikan setiap protap pelayanan yang dibuat, benar-benar berjalan efektif di lapangan. Bagaimana menangani pengaduan masyarakat, menjaga keamanan, melaksanakan razia, mengungkap kasus kriminal dan pelayanan hukum lainnya.

Kinerja yang baik harus dibuktikan secara konsisten. Kasus-kasus korupsi yang ditangani polisi misalnya, harus dituntaskan, paling tidak seperti yang dilakukan KPK. SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dimaknai publik secara negatif, dianggap telah ada negosiasi untuk mempetieskan suatu kasus.

Sebaiknya polisi tidak sembrono menetapkan tersangka supaya saat dibawa ke persidangan, tidak ada yang lolos karena  bukti yang ada sudah lengkap.

Masyarakat berharap agar polisi yang nakal diberi tindakan tegas, bukan sekadar sanksi administratif. Pengadu oknum polisi yang melanggar aturan harus dilindungi, bukan malah dipersulit atau dipojokkan. Citra polisi bakal berubah seiring perbaikan kinerja secara nyata di setiap unit pelayanannya. (**)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments