Selasa, 17 Sep 2019

Mempertahankan KPK Tetap Kuat

admin Sabtu, 14 September 2019 11:22 WIB
Ternyata tak benar tudingan terhadap Presiden Jokowi yang sejalan dengan DPR RI untuk melemahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Meski setuju adanya revisi UU KPK, dengan tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ingin mempertahankan KPK tetap kuat. Ada empat hal ketidaksetujuannya atas enam poin yang akan direvisi dari UU KPK.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap publik, pemerintah meminta pembahasan revisi UU KPK dilakukan secara terbuka. Sebab kehadiran revisi UU KPK telah menyulut kontroversi di masyarakat. Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK yang berwenang memutuskan rapat berlangsung tertutup atau tertutup untuk umum.

Diharapkan DPR RI memutuskan rapat pembahasannya berlangsung terbuka. Publik bisa memantaunya melalui siaran langsung di media elektronik dan media sosial. Revisi UU bukanlah dosa, tak perlu dilakukan sembunyi-sembunyi.

UU KPK sendiri sudah berlaku selama 17 tahun. Wajar perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman dan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi selama ini. Perlu dicatat UU KPK bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah.

Apalagi rakyat sebenarnya ingin tahu siapa-siapa saja yang berperan dalam revisi UU KPK. Sebab selama ini semua partai politik mengaku mendukung KPK. Tetapi perpanjangan tangannya di parlemen selalu berupaya mengurangi kewenangan lembaga antirasuah ini.

Poin dari Jokowi, pertama, tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Kedua, tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ketiga, tidak setuju jika KPK diwajibkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan.Keempat, tidak setuju pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) jika dikeluarkan dari KPK, lalu diberikan kewenangannya kepada kementerian atau lembaga lain.

Paling tidak ada dua poin titik temu Jokowi dengan DPR RI, yakni pembentukan dewan pengawas dan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Hanya detailnya beda, jika parlemen ingin mereka yang membentuknya, Jokowi ingin presiden yang menetapkan setelah ada seleksi secara independen. Kemudian tentang jangka waktu berlakunya SP3.

Dari pernyataan Jokowi ternyata tak ada yang memangkas kewenangan KPK. Hanya kini ada dewan pengawas yang menjadi penyeimbang bagi pimpinan KPK. Sebab "check balances" merupakan keharusan jika ingin sistem tetap berjalan di relnya.

Lalu ada SP3 sebab KPK tidaklah sempurna dan hak asasi tersangka mesti tetap dihormati. Daripada berpolemik berkepanjangan, sebaiknya semua pihak mengawasi semua proses di DPR RI. Rakyat akan menilai siapa saja di sana yang sebenarnya anti pemberantasan korupsi.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments