Sabtu, 14 Des 2019

Memperkuat Ombudsman

redaksi Kamis, 28 November 2019 12:24 WIB
beritasatu.com
Ilustrasi Ombudsman

Banyak pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesi (ORI). Itu yang membuat bertahun-tahun berdiri lembaga ini belum efektif. Padahal, dibentuk negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah.

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, ORI merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Semua yang menggunakan anggaran publik, apakah penyelenggara negara, BUMN, BUMD, swasta dan perorangan, bisa diawasi Ombudsman. Mereka harusnya mendengar rekomendasi ORI dan melaksanakannya.

Ada beberapa tugas Ombudsman sesuai dengan UU. Pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan
Ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. Keempat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kelima, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
Keenam, membangun jaringan kerja. Ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terakhir melakukan tugas lain yang diberikan UU.

Lalu mengapa ORI kurang berwibawa di mata lembaga pemerintah? Antara lain, disebabkan tak ada sanksi yang tegas yang bisa diberikan ORI bagi lembaga yang tak melaksanakan rekomendasinya. Filosofi kehadiran Ombudsman memang untuk menyelesaikan permasalahan, tidak bertujuan menghukum apalagi untuk memenjarakan. Walaupun bisa saja implikasi dari proses interaksinya ada bukti-bukti yang mungkin saja berlanjut ke wilayah hukum.

Sudah bukan rahasia lagi, lembaga pemerintah masih hormat dengan lembaga yang "menakutkan". Artinya, bisa menghukum seperti memenjarakan, mendenda dan menghentikan karier. Itu sebabnya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, lebih didengar dan dipatuhi, dibandingkan ORI.

Menko Polhukam Mahfud MD kemarin menyuarakan gagasan menguatkan ORI. Belajar dari Polandia, di sana posisinya sejajar dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya. Untuk memperkuatnya, ada beberapa opsi, seperti merevisi UU yang mengatur ORI.

Menunggu revisi UU yang bisa berlangsung lama, cara paling cepat menegakkan wibawa ORI adalah kemauan politik pemerintah. Presiden sebaiknya menginstruksikan semua lembaga negara mematuhi rekomendasi Ombudsman. Kemudian, Mendagri bisa menindaklanjutinya ke daerah-daerah. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments