Sabtu, 15 Agu 2020

TAJUK RENCANA

Memburu Pelaku Hoaks

redaksisib Selasa, 28 Juli 2020 10:36 WIB
kompas.com

Ilustrasi

Selain memberi kemudahan dan kecepatan dalam berinteraksi, berkomunikasi serta kemajuan lainnya, ternyata perkembangan teknologi digital juga memiliki dampak negatif yaitu mudahnya penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) yang dapat meresahkan dan menghasut publik. Anehnya para pelakunya mayoritas adalah orang-orang yang berpendidikan, namun tidak punya hati nurani.

Modusnya bermacam-macam, ada karena unsur kebencian maupun kepentingan menjatuhkan saingan. Misalnya karena ada unsur kepentingan dan keinginan yang tidak terakomodir sehingga mereka mengumbar kebencian kepada pemerintah dengan penyebarluasan informasi hoaks melalui media sosial, sehingga bisa menghasut serta merusak kepercayaan publik. Informasi melalui medsos tersebut dengan cepat menyebar meskipun kebenarannya masih harus diuji.

Demikian halnya di masa pandemi Covid-19 ini juga banyak beredar informasi hoaks yang meresahkan masyarakat. Kemkominfo mengungkapkan banyaknya konten hoaks yang meresahkan terkait Covid ini. Sehingga dalam 6 bulan terakhir kementerian yang dipimpin Johnny G Plate ini sudah memblokir hampir 6.000 situs yang menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks.

Seluruh tindakan memproduksi maupun meneruskan dan menyebarkan hoaks melalui platform adalah tindakan melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Hukumannya bisa sampai 5 tahun bahkan 6 tahun dan denda bisa mencapai Rp 1 miliar sesuai UU ITE. Terkait kejahatan hoaks tersebut, sejumlah tersangka sudah dijerat dan sebagian sudah ditahan.

Meskipun situs-situs tersebut terus diblokir dan penindakan hukum sudah dilakukan dengan menahan sejumlah tersangka, tetapi situs penyebar hoaks ini tidak surut, bahkan terus meningkat. Jumlahnya pun menurut Kemkominfo luar biasa, mencapai 800.000 lebih. Angka ini diduga masih bakal bertambah seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai seratusan juta orang.

Demikian halnya menjelang pesta demokrasi seperti pilpres dan pilkada. Biasanya berita-berita hoaks terkait calon bakal semakin marak. Beberapa calon kepala daerah diduga dengan sengaja membentuk dan membiayai tim untuk melakukan segala cara untuk merusak reputasi saingannya dengan menyebarkan informasi hoaks melalui medsos. Dengan demikian maka calon tersebut akan lebih mudah memenangkan persaingan.

Cara-cara seperti ini di era digital ini sudah semakin mudah dilakukan, apalagi bagi mereka yang fanatisme berlebihan dan minim hati nurani. Sehingga perlu pengawasan yang semakin ketat serta tindakan hukum bagi para pelaku yang terbukti menyebarkan hoaks.

Pilkada serentak 2020 yang akan berlangung di 270 daerah di seluruh Indonesia tinggal beberapa bulan lagi. Kementerian Kominfo juga memprediksi bakal maraknya hoaks terkait pilkada ini sehingga telah membuat ancang-ancang menjaga ruang digital agar tetap sehat. Selain mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks, Kemkominfo juga menegaskan akan merangkul Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi penyebar dan pembuat hoaks.

Langkah-langkah dini peringatan dan pencegahan yang dilakukan Kominfo ini patut diapresiasi. Sehingga diharapkan Bareskrim juga sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum sehingga pilkada serentak bisa menghasilkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas untuk memimpin di daerahnya.

Jika kepala daerah yang terpilih adalah karena hasutan akibat ujaran kebencian maupun hoaks melalui ruang digital, maka masyarakat jugalah yang merasakan akibatnya. Hal ini sudah terbukti di beberapa daerah, sehingga terpilih yang tidak berintegritas (tidak sesuai kata dengan perbuatannya). Akhirnya rakyat jugalah yang dirugikan.

Masyarakat juga berharap agar Kominfo yang diberi amanah mengawasi dan menjaga ruang digital sesuai UU ITE diharapkan tidak lagi hanya menunggu pengaduan dari masyarakat terkait hoaks. Tetapi sebaiknya dapat bertindak cepat mengawasi situs yang ada dan membersihkan informasi hoaks dan sekaligus meluruskan berita hoaks sehingga tidak sampai meresahkan publik.

Selain itu masyarakat juga harus bijak dalam memilih dan memilah informasi hoaks. Bukan berarti semua informasi melalui media digital tidak baik, tapi banyak media yang dengan sengaja mengumbar hoaks dan kebencian, sehingga perlu waspada jangan sampai termakan hoaks dan ikut-ikutan pula menyebarkannya.Namun bijak-bijaklah memilih media jika ingin mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat serta bertanggungjawab. Media cetaklah yang dapat menjawab keinginan itu.(*)
T#gs Hoakstajuk rencana
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments