Kamis, 20 Jun 2019

Membangun Tanpa Membeda-bedakan

admin Rabu, 24 April 2019 14:19 WIB
Kemarin tiga Bupati di Sumatera Utara dilantik Gubernur Edy Rahmayadi mengatasnamakan Mendagri, di Medan. Mereka adalah kepala daerah yang memenangkan Pilkada pada 2018 lalu. Bupati yang dilantik, Nikson Nababan didampingi Sarlandy Hutarabat (Tapanuli Utara), Eddy Kelleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Dairi), serta Ashari Tambunan dengan Ali Yusuf Siregar (Deliserdang).

Gubernur berpesan agar kepala daerah melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. Sebab menurutnya, Sumut merupakan daerah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bukan daerah yang berdasar agama atau golongan, jadi harus memberikan yang terbaik bagi warganya.

Pesan tersebut bukan hanya untuk tiga kepala daerah yang baru dilantik saja. Tetapi untuk semua kepala daerah di Sumut, termasuk gubernurnya. Jangan lagi membeda-bedakan masyarakat berdasarkan agama, suku dan golongan. Kontestasi sudah berakhir di pilkada, kini saatnya menyatukan semua kekuatan yang ada untuk membangun bangsa.

Semangat tidak membeda-bedakan tersebut harus tercermin dalam kebijakan kepala daerah. Pertama sekali, terlihat dalam penempatan pejabat daerah. Sebaiknya menerapkan sistem meritokrasi, yang berdasarkan kompetensi seseorang. Meski tetap mempertimbangkan asas proporsional, namun yang utama adalah kemampuannya.

Kedua, tercermin dalam alokasi anggaran dalam APBD bagi kecamatan atau kabupaten. Jangan karena suara dukungan saat pilkada di satu area, menjadi dianaktirikan. Pendekatan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Daerah tertinggal wajar mendapat perhatian lebih dari yang lain.

Ketiga, kunjungan kepala daerah sebaiknya merata ke semua wilayah. Sangat disesalkan jika periode berakhir, ternyata ada yang sama sekali tak disentuh. Jika kepala negara wajar dalam lima tahun tak bisa ke semua lokasi. Namun untuk level gubernur atau bupati, apalagi walikota, sangat keterlaluan jika ada daerah yang terlewatkan untuk dikunjungi.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah wajib mendukung program pembangunan nasional. Sumut misalnya menjadi perhatian, karena pembangunan pariwisata Danau Toba, dan jalan tol lanjutan dari arah Tebing Tinggi. Pemda mesti berperan sesuai bagian masing-masing, agar sinergi dan berdampak luas bagi masyarakat.

Harus diakui, masalah terbesar di daerah adalah koordinasi. Egoisme sektoral sering menjadi penghambat, baik itu dari daerah, maupun dari instansi vertikal. Kepala daerah mesti proaktif membangun komunikasi dan koordinasi ke semua pihak, demi suksesnya pembangunan di wilayahnya.

Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik. Kepercayaan yang diperoleh di pilkada merupakan modal besar untuk membangun daerah. Lakukanlah yang terbaik dengan memaksimalkan potensi daerah. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments