Rabu, 03 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

TAJUK RENCANA

Media Anti Hoax Perlu Insentif

redaksisib Senin, 18 Mei 2020 10:26 WIB
tempo.co

Ilustrasi

Pertumbuhan pesat media di era digital ini tidak bisa dihindari. Dampaknya pun bisa positif dan kadang juga bisa negatif. Positifnya, masyarakat punya kesempatan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Sekaligus bisa membandingkan informasi yang sama dari berbagai sumber, termasuk media cetak, televisi, radio, YouTube, WhatsApp, instagram, Twitter, dan media sosial lainnya.

Negatifnya, banyak media khususnya media sosial dan digital sering menyajikan informasi berupa kebohongan, kebencian, hujatan, cercaan dan asal-asalan seperti tak punya hati nurani lagi. Dampak informasi yang disajikannya sangat meresahkan masyarakat. Sehingga pemiliknya (pelakunya) sering terjerat UU ITE. Sehingga sering muncul pameo "jarimu adalah harimaumu". Artinya hasil postingannya memangsanya sendiri.

Demikian halnya di tengah pandemi Covid-19 ini. Informasi dari media, khususnya media sosial banyak yang bertabur kebohongan (hoax) dan menimbulkan kebencian sehingga meresahkan pemerintah dan masyarakat.

Sesuai data Kementerian Kominfo, di tengah pandemi Covid-19 ini, hingga 18 April 2020 saja sudah ada 554 isu hoax dan tersebar di 1.209 platform, facebook, instagram, twitter dan YouTube. Sejumlah 893 hoax sudah diblokir mayoritas di facebook dan twitter. Bahkan 83 orang sudah ditetapkan tersangka dan 14 di antaranya sudah ditahan. Mereka dijerat dengan UU ITE dan UU lainnya.

Penyebaran berita hoax ini sangat berdampak kurang baik bagi masyarakat. Ada bermacam-macam informasi yang diviralkan yang membuat masyarakat gelisah, resah dan sedih, padahal belum tentu informasinya benar. Kepanikan dan kegelisahan ini bisa menurunkan imun (daya tahan) tubuh menghadapi Covid-19.

Beberapa di antaranya adalah penyebarluasan gambar seolah-olah penderita Covid-19 yang sangat memprihatinkan dengan lendir yang tak berhenti keluar. Padahal gambar itu adalah pasien lain yang jauh sebelum Covid. Demikian juga berita-berita sadis, pembunuhan, perampokan dan begal dilaporkan merajalela, padahal kenyataannya adalah kecelakaan lalu lintas. Bahkan warga yang meninggal karena penyakit lain juga diviralkan di medsos dan disebut-sebut karena Covid.

Berbeda dengan media cetak yang selama ini sangat dibutuhkan karena fungsi dan perannya yang sangat urgen baik bagi masyarakat, apalagi bagi pemerintah. Media cetaklah selama ini corong pemerintah untuk menyampaikan informasi apa yang dikerjakan pemerintah, baik berupa program, kebijakan maupun peraturan pemerintah agar cepat sampai ke masyarakat serta informasi yang terjadi di masyarakat. Karena pentingnya perannya maka media sering dijuluki menjadi salah satu pilar demokrasi.

Bahkan peran perjuangan dan kesetiaan media cetak kepada negara sudah terbukti jauh sebelum kemerdekaan RI diproklamirkan hingga saat ini. Media yang penuh tanggung jawab dan pemberitaannya selalu akurat ini tetap memedomani UU Pers No.40/1999 dan kode etik jurnalistik. Selalu menguji kebenaran berita yang disajikan dan mengedepankan praduga tak bersalah. Sehingga tidak pernah menyajikan berita hoax dan gampang dimintai pertanggung-jawabannya.

Kini media cetak mengalami goncangan terdampak Covid-19 dan serangan media digital dan media sosial. Harga bahan baku kertas dan biaya cetak terus meningkat seiring dengan kurs dolar AS sementara oplah dan iklan terus tergerus akibat Covid-19. Namun pemerintah sepertinya mengabaikannya dan membiarkan berjuang sendiri.

Syukurlah Pemprov Sumut masih peduli dengan media di daerah ini, meskipun pernyataan kepedulian itu masih harus ditunggu realisasinya. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menyatakan siap memerintahkan sekitar 7.000 SMA/SMK di Sumut untuk berlangganan media cetak. Ini tentu sangat membantu jika benar-benar direalisasikan.

Selain itu media cetak di Sumut juga berharap tetap mendapat bagian dana sosialisasi penanggulangan Covid-19 melalui penerbitan advertorial. Di samping membantu Pemprov melakukan sosialisasi juga sangat menolong media cetak dalam memenuhi biaya operasionalnya.

Kita juga sangat menyambut dukungan Ketua DPRD Sumut agar Pemprov memberikan 7 insentif ekonomi ke perusahaan media yang salah satunya biaya sosialisasi Covid-19 dan subsidi bahan baku serta subsidi bunga dan iuran BPJS karyawan media.

Namun media juga harus koreksi diri. Jangan karena merasa berjasa dan mendapat fasilitas kebebasan pers maka pemberitaannya pun kebablasan. Tetaplah media yang punya hati nurani, jangan blunder dalam pemberitaannya, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan krisis kesehatan, keuangan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat ini. (*)
T#gs Anti HoaxMediatajuk rencana
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments