Selasa, 11 Agu 2020

Maksimalkan Kinerja ASN

Selasa, 21 Juli 2020 12:15 WIB
fajar.co.id

Ilustrasi ASN

Presiden Joko Widodo berencana membubarkan 18 lembaga dan komisi dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk menekan anggaran negara.

Jokowi menilai, semakin terpangkas birokrasinya, maka anggaran bisa dikembalikan ke kementerian atau direktorat.
Hal ini tentu berdampak bagi aparatur sipil negara (ASN) yang lembaga atau komisinya dibubarkan. Sehingga beberapa hari ini sebagian ASN tampak resah dan bertanya-tanya bagaimana nasib mereka setelah tempat mereka bekerja tidak ada lagi.

Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak perampingan lembaga nonstruktural akan dialihkan ke instansi lain. Pengalihan pegawai akan dilakukan sesuai jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono mengatakan nantinya akan dilakukan penghitungan terlebih dahulu terhadap kebutuhan pegawai dengan ketersediaan pegawai usai perampingan.

"Itu harus dihitung ulang, misalnya dari perampingan ini ada berapa orang. Kemudian akan disalurkan ke instansi-instansi yang memang memiliki jenis pekerjaan dan kompetensi yang diperlukan," ujar Paryono di Jakarta, Minggu (19/7).

Penjelasan BKN ini tentu sedikit melegakan para ASN karena dijamin tidak bakal kehilangan pekerjaannya. Namun tentu bagi ANS yang selama ini memiliki posisi yang baik atau berada di tempat yang sudah "nyaman" akan kehilangan pendapatan lebih, yang sudah rutin dinikmati.

Sudah bukan rahasia lagi, untuk menduduki posisi empuk di berbagai lembaga negara, seorang ASN membutuhkan perjuangan yang berat. Karena hampir semua orang menginginkannya, karena tunjangan dan fasilitas yang disediakan cukup baik.

Berapa posisi eselon I, II, III dan IV yang hilang, atau jabatan yang dianggap "basah lainnya? Tentu jumlahnya cukup banyak. Demikian juga dengan dana yang bisa dihemat, lumayan besar dan bisa disalurkan untuk kebutuhan yang lebih efektif.

Selama ini sudah cukup banyak anggaran negara dikeluarkan untuk kebutuhan yang tak efisien dan efektif. Selain disalurkan untuk tunjangan dan fasilitas pejabat yang berpos di lembaga kurang penting, tentu ada juga kebocoran-kebocoran lain yang dilakukan oknum ASN melalui pintu "belakang". Kebiasaan buruk yang belum mampu dicegah hingga saat ini.

Selain itu, masih banyak lagi permasalahan terkait ASN, termasuk menyangkut sumber daya manusia (SDM). Sudah bukan rahasia umum juga, untuk menduduki suatu jabatan, seseorang selalu dipilih bukan berdasarkan kemampuan dan loyalitasnya. Tetapi kerap dengan cara subjektif berdasarkan kedekatan, uang dan lainnya. Sehingga kinerja ASN hingga saat ini umumnya dinilai belum maksimal.

Masalah-masalah seperti ini juga sudah diketahui Presiden sekali pun. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk dengan penerapan pelayanan secara elektronik (digital). Termasuk juga tentang wacana pemangkasan pejabat eselon di semua departemen. Namun yang terakhir ini, hingga sekarang belum juga direalisasi.

Memang untuk memperbaiki masalah ASN tidak mudah. Banyak permasalahan yang sudah berakar dan sudah masuk ke tulang sumsum kehidupannya. Tetapi pemerintah seharusnya tidak menyerah begitu saja. Semua bisa dilakukan dengan menerapkan peraturan yang tegas dan dimulai dari aparatur paling atas. Karena ASN merupakan struktural yang tidak mungkin dilakukan mulai dari bawah.

Momen pembubaran lembaga dan komisi negara ini sangat tepat untuk mengevaluasi ASN agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Tanggalkan kepentingan politik demi untuk kemajuan negara. Bisa dimulai dari perekrutan ASN hingga penempatan posisi personal secara profesional. (***)

T#gs Kinerja ASNMaksimalkanPresiden Joko Widodo
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments