Jumat, 06 Des 2019

Mafia Sapi Jangan Hanya Jadi Kambing Hitam

Rabu, 12 Agustus 2015 11:19 WIB
Presiden Jokowi menuduh ada mafia yang bermain di balik makin mahalnya harga daging sapi di tanah air. Menurutnya, stok daging sapi sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama ini telah dilakukan. Saat ini harga daging sapi di Indonesia dapat mencapai Rp 120.000 per kilogram (kg)-Rp 130.000 per kg. Sedangkan di negara lain harga daging sapi hanya Rp 50.000 per kg. Padahal, stok daging sapi saat ini sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Operasi pasar gencar dilakukan untuk menekan lonjakan harga. Pemerintah daerah dilibatkan memasok daging dengan harga terjangkau ke kota-kota yang sedang mengalami krisis daging sapi. Diharapkan pasar kembali normal, dengan tersedianya stok daging sapi yang murah. Jokowi memasang target harga daging sapi di Indonesia kembali ke angka Rp 90.000 atau bahkan turun di bawah angka tersebut. Operasi akan terus dilakukan agar harga tetap stabil di pasar.

Bulog akhirnya memiliki peran yang sama seperti yang diembannya di masa orde baru, sebagai penyangga harga. Sebelumnya Bulog dibatasi hanya mengurusi beberapa komoditi seperti beras. Kini lembaga yang dibentuk pada zaman Soeharto ini ditugasi mengimpor daging sapi dengan tujuan stabilisasi harga. Rapat koordinasi lintas kementerian telah mengizinkan Bulog mengimpor 50.000 sapi siap potong. Penyalurannya melalui mekanisme operasi pasar sehingga diharapkan akan memukul para mafia daging sapi di Indonesia.

Logika Jokowi soal harga sapi sesuai dengan hukum ekonomi. Secara teori, harga melonjak karena dua hal. Pertama, karena stok yang tersedia di pasar terbatas atau di bawah pasokan yang biasanya setiap hari. Hal ini yang mengundang kecurigaan pemerintah, sebab berdasarkan data, stok daging sapi masih aman beberapa bulan ke depan. Berarti ada yang sengaja bermain agar harga melonjak sehingga memaksa pemerintah tetap membuka keran impor.

Penyebab kedua adalah meningkatnya permintaan terhadap daging sapi. Ini tak logis sebab bulan ini bukan momen hari besar, seperti puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Tidak biasanya saat-saat seperti ini ada lonjakan permintaan daging sapi. Dari analisis ini, kita bisa memahami mengapa pemerintah menyimpulkan ada mafia yang bermain. Namun, jangan isu mafia hanya menjadi kambing hitam dari semua gejolak pasar ini. Harus ada aksi nyata untuk mengungkap dan menangkap pelakunya.

Namanya mafia, tentu saja melibatkan organisasi yang terorganisir. Mereka mempunyai modal besar dan jaringan yang kuat sehingga bisa mengguncang pasar. Rakyat menunggu polisi dan instansi terkait bergerak cepat mengusutnya, sama seperti keberhasilan menangkap pelaku suap di pelabuhan dalam kasus dwelling time. Presiden bisa menugaskan kepolisian membuat satuan tugas khusus mengungkap kejahatan ekonomi. Jika tidak, aksi mafia akan merembet ke komoditi lain dan pemerintah akan dicap tak berdaya menghadapi mafia.

Soal menahan stok atau penimbunan diatur dalam UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU Pangan hanya mengatur sanksi administratif, sedangkan UU Perdagangan dengan tegas menyebut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kita berharap krisis daging sapi segera berakhir dan bisa diatasi. Negara mesti kuat menghadapi serangan para mafia yang telah lama malang melintas di perdagangan dalam negeri. Saat pasar abnormal sehingga harga gila-gilaan, pemerintah masih diperlukan campur tangan agar rakyat jangan menderita. Mekanisme pasar harus diawasi supaya tetap berjalan di relnya dan tidak diselewengkan para mafioso. (**)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments