Jumat, 05 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

MENGADILI KEBIJAKAN?

Jumat, 14 Maret 2014 13:36 WIB
Enam tahun lebih energi bangsa ini tersedot hanya masalah persoalan Bank Century. Apakah penyelesaiannya berdasarkan hukum atau politis terus menjadi perdebatan alot. Akibatnya banyak pekerjaan rumah pemerintah terbengkali hanya karena perdebatan Bank Century. Saat ini muncul perdebatan lagi, apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa diadili, atau dalam bahasa yang lebih sederhana mungkinkah kebijakan itu sebagai domain eksekutif  bisa diintervensi oleh domain yudikatif (hukum)?

Pertanyaan selanjutnya, kalau intervensi hukum terus dilakukan terhadap eksekutif sebagai pengambil kebijakan (policy maker), apakah kebijakan itu efektif dalam rangka  pencapaian tujuan bernegara dan berbangsa? Kalau kita lihat penyelesaian Bank Century sampai hari ini belum menemukan titik jelas. Intervensi politik jauh lebih kuat dari aspek hukumnya.

Memang Bank Century sudah jadi sejarah kelam bangsa ini. Berbagai pendapat yang beredar di ruang publik melalui media saling menyalahkan, membela diri, dan juga berbagai pendapat. Bahkan di kalangan akademisi atau analis ekonomi yang sohor sekalipun muncul perbedaan. Ekonom si X mengatakan Bank Century tidak menimbulkan efek sistemik dan itu dilebih-lebihkan. Ekonom si Y mengatakan Bank Century akan membawa dampak buruk jika tidak diselamatkan.

Kebijakan pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia dan koordinasi dengan Menteri Keuangan kala itu menyetujui Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dengan suntikan modal pada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Jumlah ini sangat besar mengingat CAR (capital adequacy ratio) tidak mencapai 8 persen kala itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kala itu menurut analis ekonomi terlalu dipaksakan karena Bank Century hanya bank kecil.

Usaha penyelamatan Bank Century ini merupakan kebijakan pemerintah yang merupakan domainnya eksekutif. Argumentasi yang diberikan adalah kebijakan tidak bisa diadili (intervensi) oleh pihak manapun. Terlepas dari kebenaran argumentasi ini, dalam logika kebijakan prinsip kehati-hatian, efisiensi harus menjadi pertimbangan. Dimanapun, termasuk negara-negara maju selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mencegah hal yang terburuk dalam kebijakan.

Harapan publik hanya sederhana, kasus ini segera berakhir agar energi bangsa kita jangan lagi berdebat mengenai Bank Century. Terlebih Bank Century menimbulkan frasa baru, yaitu kebijakan tidak bisa diadili. Kejujuran pemerintah dalam kasus Bank Century ini sangat ditunggu oleh masyarakat.

Semoga kasus-kasus seperti ini jangan terjadi lagi ke depan. Bank Indonesia, dan segenap aparat perbankan lainnya harusnya lebih berhati-hati dalam hal pengambilan kebijakan. Kemudian biarlah hukum yang bekerja dan kita mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, termasuk KPK dalam bekerja hendaknya bekerja berdasarkan hati nurani demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan di negeri ini.

Kasus-kasus perbankan yang sering jadi bagian dari masalah ekonomi nasional tidak seharusnya terjadi karena ini berpengaruh negatif pada perekonomian negara. Terlebih lagi pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat memerlukan prasyarat mutlak, yaitu stabilitas. Mari menjaga stabilitas demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkeadilan. (#)


Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 14 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.


T#gs
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments