Sabtu, 11 Jul 2020

Lebih Kepada Karakter

Rabu, 10 September 2014 11:42 WIB
Sudah tiga orang menteri aktif dalam pemerintahan Presiden SBY menjadi tersangka KPK. Ketiganya adalah Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, lalu Suryadarma Ali, mantan Menteri Agama dan terakhir Jero Wacik, Menteri ESDM. Ketiganya dibidik oleh KPK dalam kasus korupsi.

Kita patut prihatin atas kasus ini. Kembali sosok-sosok yang sepantasnya menjadi pejabat dan dijadikan panutan, menunjukkan kualitasnya yang sangat buruk. Sebelumnya, sebagaimana dirilis  KPK, sampai bulan Juli 2014 rincian pelaku korupsi adalah 75 orang anggota DPRD dan DPR, 18 orang kepala lembaga dan kementrian, 4 orang duta besar, 7 orang komisioner negara, 15 orang gubernur, 41 orang wali kota, bupati dan wakilnya, 115 orang menduduki jabatan eselon I, II dan III, 10 orang hakim, 102 orang swasta, dan 43 orang profesi lainnya. Sungguh angka yang sangat mencengangkan.

Persoalan korupsi memang sarat berbagai persoalan. Salah satu solusi yang pernah ditempuh adalah menaikkan gaji atau penghasilan penyelenggara negara. Tetapi pertanyaannya, apakah hal ini paralel? Kelihatannya tidak. Dalam kasus Rudi Rubiandini, Ketua KPK Abraham Samad bahkan pernah geram karena penghasilan bekas Kepala SKK Migas itu tidak sedikit. Penghasilannya bisa mencapai seperempat miliar. Belum lagi jika kita merujuk kepada menteri yang pendapatan beserta tunjangannya bisa mencapai Rp 150 juta per bulannya.

Salah satu yang menjadi penyebab adalah karakter yang amat buruk dari penyelengga negara. Mental jujur dan bekerja dengan baik sudah sangat menipis. Yang dikedepankan justru mental aji mumpung. Di mana ada kesempatan maka uang negara pun ditilap.

Mental tidak jujur ini dapat dilihat pada proses penyusunan anggaran. Banyak anggaran sebenarnya adalah hasil mark-up atau penggelembungan. Bayangkan saja selama ini pengadaan barang dan jasa biasanya dijadikan lahan mendapatkan proyek. Di daerah-daerah, barang yang tidak diperlukan bahkan dibeli. Barang yang sudah ada masih bagus, pengadaan pun dilakukan lagi. Maka tidak heran, anggaran Rp. 1 triliun lebih di APBD DKI Jakarta, "kedapatan" merupakan anggaran yang bisa dihemat.

Selalu demikian. Pejabat dan penyelenggara negara menganggap bahwa menduduki jabatan merupakan kesempatan memperkaya diri, meski sudah kaya. Selalu ingin lebih dan lebih lagi. Maka fee di setiap proyek menjadi lazim ditemukan. Tanyakan pada para kontraktor dan penyedia barang, bagaimana mereka selalu dijadikan target oleh para penyelenggara negara, supaya menyediakan barang jauh di bawah harga anggaran. Sisanya kemudian masuk ke kantong penyelenggara negara.

Mentalitas dan karakter jujur ini semakin langka. Sudah susah menemukan seseorang yang berlaku jujur terhadap pekerjaannya dan bersedia bekerja tanpa mendapatkan imbalan tambahan karena gaji sudah memadai. Hampir setiap orang menginginkan uang, uang dan uang, meski itu didapatkan dengan cara haram.

Sudah saatnya pemerintahan baru memilih pejabat dengan cara yang lebih baik. Karakter bersih dan jujur harus dikedepankan. Bangsa ini masih menganut role model. Pejabat adalah panutan. Sekali pejabat menunjukkan cela, kepercayaan masyarakat semakin menipis. Bukan hanya itu, masyarakat juga seolah mendapatkan contoh bagaimana melakukan korupsi.

Kita harus memperbaiki bangsa ini. Kita setuju seleksi pejabat harus menunjukkan rekam jejak karakter yang jujur dan bersih. Jangan terperosok lagi (***)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments