Minggu, 18 Agu 2019

Kompensasi Bagi Pelanggan PLN

admin Rabu, 07 Agustus 2019 12:12 WIB
Ternyata ada peluang mendapatkan kompensasi bagi pelanggan PLN yang dirugikan pemadaman horor beberapa waktu lalu. Walau tak diatur secara mendetail seperti aturan penerbangan yang tertunda (delay). Diharapkan pemerintah bisa menekan dan memastikan PLN bertanggung-jawab, bukan sekadar minta maaf.

Konsumen sudah lama memrotes diskriminatifnya perlakuan PLN. Saat mereka terlambat membayar, maka dikenakan denda. Bahkan setelah melewati batas waktu tertentu, sambungan listrik diputus dan jika ingin berlangganan, diperlakukan seperti konsumen yang baru.

Kompensasi terhadap pelanggan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM RI No 27 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Dalam ayat 1 pasal 6 disebutkan "PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan".

Indikator tingkat mutu meliputi lama gangguan, jumlah gangguan dan kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah. Kemudian, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi kesalahan rekening, serta kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah. Pada ayat 2 pasal 6 tertulis bahwa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbagi dua.

Pertama, 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik. Kedua, pengurangan 20 persen kepada konsumen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik. Konsumen yang menggunakan skema prabayar juga ada regulasinya.

Dalam ayat 3 bahwa konsumen pada tarif tenaga listrik prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan tarif tagihan konsumen untuk tarif tenaga listrik reguler. Mekanismenya dihitung pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya. Hanya aturan-aturan ini jarang disosialisasikan sehingga banyak konsumen tidak mengetahuinya.

Harian ini kemarin di halaman pertamanya merilis pengalaman di negara tetangga, Australia. Disebutkan gara-gara listrik mati setengah hari, rakyat dibebaskan bayar listrik sebulan! Tentu saja, diharapkan peraturan sejenis walau tidak copy paste, bisa diterapkan di Indonesia, meski dengan beberapa penyesuaian.

PLN menyebutkan siap bertanggung jawab atas padamnya listrik di Jabodetabek dan sebagian Jawa. Mereka telah menyiapkan kompensasi kepada pelanggan. Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Rida Mulyana, menyebutkan jumlahnya sekitar Rp 1 triliun.

Kadin sendiri memrediksi kerugian konsumen jauh di atas angka itu. Meski begitu, itikad baik dan langkah PLN yang mau memberi kompensasi patut diapresiasi. Hanya ke depan, regulasinya mesti lebih tegas dan dibuat dalam UU, tak sekadar peraturan menteri. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments