Minggu, 21 Jul 2019

Komisioner KPI yang Berintegritas

admin Kamis, 11 Juli 2019 11:28 WIB
Kemarin, Komisi I DPR RI telah memilih sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2022. Pemilihan ini dilakukan melalui sistem voting. Dari sembilan calon terpilih, ada empat calon petahana yaitu Agung Suprio, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah dan Yuliandre Darwis.

Adapun lima calon baru ialah Aswar Hasan, Irsal Ambia, Mimah Susanti, Mulyo Hadi Purnomo dan Muhammad Reza. Komisi I juga memilih tiga cadangan dari peserta yang diseleksi. Tiga cadangan itu adalah Ubaidillah, Imam Wahyudi dan Mayong Suryo Laksono.
DPR RI bersikukuh meneruskan proses pemilihan, meski ada protes dari berbagai kalangan. Bahkan Ombudsman menyebutkan ada temuan maladministrasi. Harusnya masukan ini menjadi perhatian dalam menentukan komisioner dalam bidang penyiaran selama empat tahun ke depan.

Ada empat poin yang merupakan dugaan maladministrasi. Pertama, Ombudsman menilai panitia seleksi tak memiliki petunjuk teknis ihwal bagaimana seleksi dilakukan. Kedua, terkait masukan masyarakat, Pansel tak memberi kesempatan kepada peserta seleksi untuk mengklarifikasi.

Ketiga, Ombudsman menilai Pansel tak memiliki parameter yang jelas dalam meloloskan atau menggugurkan calon. Terakhir, temuan maladministrasi terlihat dari bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi. Sayangnya, DPR RI tetap melanjutkan proses dan berpendapat tak ada masalah.

Ada tiga poin yang menjadi fokus Komisi I dalam melakukan seleksi, anggota KPI, yakni integritas, kompetensi dan wawasan. Dipastikan calon-calon yang terpilih tidak menjadi perpanjangan tangan industri penyiaran. Sebab mereka yang dipilih menjadi pengawas, sehingga tak boleh ada konflik kepentingan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk khusus melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertujuan untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran di Indonesia. Jasa penyiaran yang dimaksud termasuk televisi. KPI memiliki tugas antara lain menjamin masyarakat untuk memeroleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Isi yang disajikan media penyiaran mesti layak dan benar.

Itu sebabnya KPI memiliki fungsi strategis bagi masa depan bangsa. Bukan hanya sebagai regulator saja, tetapi bagaimana memastikan konten penyiaran yang sehat dan bermanfaat. Apalagi perkembangan teknologi telah merevolusi penyiaran, yang sudah berbasis digital.

Itu sebabnya diperlukan komisioner yang tak hanya cakap tentang penyiaran. Mereka harus memiliki integritas ketika berhadapan dengan pengusaha industri penyiaran. Aturan harus tegak tanpa diskriminasi, meski mungkin di masa lalu pernah ada kedekatan. Selamat bagi anggota KPI terpilih! (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments