Kamis, 21 Nov 2019
  • Home
  • Tajuk Rencana
  • Kolaborasi (Calon) Kapolri dan Mantan Kapolri Mengawal Pembangunan

Kolaborasi (Calon) Kapolri dan Mantan Kapolri Mengawal Pembangunan

redaksi Kamis, 31 Oktober 2019 11:04 WIB
Dua peristiwa penting terjadi terhadap dua tokoh penting di negeri ini, kemarin. Pertama, calon tunggal Kapolri Idham Aziz menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Hasilnya seperti diduga, tak ada hambatan berarti dan secara aklamasi disetujui. Hari ini akan ada paripurna untuk menyetujui atau tidak pria yang dikenal hemat bicara ini.

Idham merujuk pernyataan Presiden Jokowi saat pelantikan anggota kabinet, tidak menyiapkan visi misi. Sebab tak ada visi misi menteri atau pejabat setingkat menteri, melainkan presiden dan wakil presiden. Dia hanya membuat target selama 14 bulan menjadi Kapolri.

Target tersebut untuk penguatan Polri yang profesional, modern, terpercaya (promoter) diimplementasikan dalam 7 program prioritas. Ketujuh program prioritas ini yaitu, mewujudkan SDM yang unggul, pemantapan Harkamtibnas, dan penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Kemudian, program pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan dan penguatan pengawasan.

Selain itu, Idham memiliki lima komitmen sebagai Kapolri. Kelimanya mengamankan program pembangunan nasional, memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI Polri, mewujudkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas KKN. Lalu, menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik, serta menyiapkan suksesi pimpinan Polri selanjutnya.

Peristiwa kedua adalah saat mantan Kapolri Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai mendagri, menerima pimpinan KPK (komisi pemberantasan korupsi). Mereka membahas pengawasan duit ratusan triliun anggaran yang bakal ditransfer ke daerah. Kemendagri dan KPK ingin meningkatkan kerja sama mengenai pengelolaan, pengawasan dan pembinaan anggaran negara ini ditingkatkan.

Tahun depan ada lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. Tito berharap ada pembinaan dan masukan dari KPK agar tepat sasaran. Sesuai persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 856,9 triliun di RAPBN 2020. Nilai tersebut meningkat 5,2 persen dibanding dengan outlook APBN 2019 sebesar Rp 814,4 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 784,95 triliun ditujukan untuk transfer ke daerah atau naik Rp 40 triliun dibandingkan outlook 2019.

Dana Desa pada tahun depan ditetapkan sebesar Rp 72 triliun, atau naik Rp 2,17 triliun dibanding dengan outlook tahun ini. Ada beberapa fokus kebijakan dalam TKDD tahun depan. Antara lain, mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan sampai konektivitas wilayah.

Dari komitmen calon kapolri tampak jelas program mengamankan pembangunan nasional. Jadi Mendagri tidak memadai hanya melibatkan KPK yang jumlah personel terbatas. Kemendagri harus berkolaborasi dengan polisi untuk mengamankan pembangunan nasional. supaya bebas KKN dan tepat sasaran.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments