Jumat, 25 Sep 2020

Ketua BPK Jadi Tersangka Korupsi

Kamis, 24 April 2014 15:04 WIB
Nasib sial tengah menghampiri Hadi Purnomo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)) yang baru pensiun Senin lalu. Sesaat setelah mengumumkan pengunduran dirinya  sebagai  Ketua BPK karena memasuki masa purna bakti di usianya yang ke-67, Hadi malah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk sekitar tahun 2003 silam.

Penetapan  Hadi   sebagai tersangka, menambah daftar panjang pimpinan lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, KPK juga telah memidanakan Ketua MK, Akil Mochtar, karena kasus korupsi. Akil hingga kini masih menjalani persidangan untuk mengungkap kasus yang menjerat dirinya yaitu seputar suap dalam sengketa Pilkada yang disidang di MK.

Bedanya, Akil ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK, sementara Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Pajak. Menurut KPK, Hadi diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi non-performing loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun. Kendati Direktur PPh Ditjen Pajak telah merekomendasikan kepada Hadi untuk menolak keberatan pajak yang dilayangkan PT BCA, namun Hadi malah memerintahkan untuk menerima permohonan pajak tersebut. Perintah yang berbeda karena bank-bank lainnya juga melakukan permohonan yang sama, namun ditolak oleh Hadi. Atas jasanya tersebut, Hadi diduga menerima imbalan dari PT BCA. Tak ayal, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 375 miliar atas perbuatannya itu.

Berita penetapan tersangka mantan Ketua BPK ini memang cukup mengagetkan semua pihak. Tak hanya orang awam, beberapa pejabat negara pun tak sedikit yang mengaku terbelalak. Pasalnya Hadi selama ini dikenal cukup punya prestasi yang bagus ketika memimpin BPK. BPK sering memberi masukan kepada Pemerintah -baik pusat maupun daerah agar penggunaan anggaran dan termasuk dalam pelaporannya bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Di bawah Hadi, BPK pun sering kerjasama dengan KPK untuk menelisik penggunaan anggaran yang mencurigakan. Tak cuma itu, BPK pun dikenal cukup greget dalam membantu KPK untuk mengungkap kasus Bank Century. Tapi ternyata prestasi masa kini tak cukup untuk menghapus dosa lama. Hadi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan tepat satu dasawarsa lalu.

Kasus yang menimpa Hadi ini mengingatkan kita akan kasus Gayus Tambunan. Mantan pegawai Dirjen Pajak ini pun harus berujung di bui karena kasus yang hampir sama. Yakni membantu perusahaan mengurangi/meniadakan pajak yang harus ditanggungkan kepada negara dengan iming-iming imbalan. Kongkalikong antara aparat pemerintah, dalam hal ini pegawai pajak, dengan perusahaan tertentu telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara. Saatnya KPK untuk tidak hanya memberi efek jera bagi aparat negara yang menikmati fulus imbalan, tetapi juga menelisik para perusahaan yang telah turut menyuburkan praktek korupsi di negeri ini. (##)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments