Jumat, 18 Okt 2019

Keterlambatan APBD Sumut

Senin, 20 Januari 2014 10:29 WIB
Keterlambatan pengesahan APBD Sumut patut jadi pertanyaan bagi semua masyarakat Sumut. Bahkan Menteri Dalam Negeri sudah melakukan teguran pada Gubernur Sumatera Utara bersama tiga gubernur yang lain. Mengapa Gubsu terlambat menetapkan  APBD Sumut 2014 kepada Menteri Dalam Negeri? Apa yang salah selama mekanisme penyusunan APBD Sumut? Apakah ada pertarungan kepentingan dalam pengesahan APBD Sumut?

Jika APBD Sumut terlambat ditetapkan karena kepentingan rakyat di dalam APBD Sumut patut kita dukung. Tetapi jika kepentingan pihak tertentu yang diakomodir ini merupakan praktek pelanggaran yang dilegalisasi. Praktik seperti ini sudah jadi siklus tahunan yang mata rantainya harus segera diputus oleh Pemprovsu. APBD Sumut adalah uang rakyat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemprovsu.

Hal ini harus digarisbawahi oleh Gubsu dan segenap SKPD (satuan kerja perangkat daerah)nya. Dalam pengesahan APBD Sumut tahuan 2014 suara DPRD Sumut sangat vokal dalam menyikapi postur anggaran yang tidak masuk akal. Dimana tradisi lama anggaran pegawai lebih besar yang merupakan penyakit anggaran kembali terjangkit.

Dalam APBD Sumut 2014 dalam pandangan kaum awam pun anggaran belum berpihak pada mereka. Postur anggaran yang sehat adalah jika belanja pembangunan (belanja modal) yang lebih besar dari belanja pegawai. Di negara maju anggaran pendidikan dan kesehatan selalu jadi prioritas utama karena anggaran pendidikan dan kesehatan langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Untuk itu segala bentuk biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya lainnya yang merupakan kepentingan pegawai harus dirasionalkan. Anggaran pembangunan atau belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan petani, pemberdayaan nelayan, kesehatan, dan dana pengembangan pendidikan sangatlah penting. Ini menyangkut kepentingan bersama. Pembangunan infrastrtuktur misalnya sangat mendesak karena ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mencegah kesenjangan, menyehatkan iklim investasi, dan memicu kreativitas masyarakat.

Bagaimana menerapkan anggaran berbasis kinerja pro publik adalah paradigma anggaran yang sehat. Pemprovsu harus belajar bagaimana mengelola anggaran yang ideal dengan postur anggaran yanglebih berpihak kepada masyarakat. Mengingat uang yang ada dalam APBD Sumut merupakan uang rakyat, maka peruntukannya harus juga untuk rakyat.

Keterlambatan penetapan APBD Sumut harus jadi pelajaran. Aroma kepentingan pihak tertentu dalam anggaran harus dieliminir. Proses penyusunan anggaran itu harus sehat dan benar-benar untuk kebaikan atau kepentingan rakyat Sumut. Saatnya segenap komponenmasyarakat Sumut meminta pertanggung jawaban Gubsu dan Pemprovsu secara kelembagaan mengapa penetapan dan pengesahan APBD Sumut sampai terlambat sehingga melahirkan teguran dari Menteri Dalam Negeri. Terlebih lagi apabila alasan keterlamabatan sarat dengan kepentingan politis. (#)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments