Kamis, 21 Nov 2019

Keseimbangan Pengusaha dan Pekerja dalam UMP

redaksi Selasa, 05 November 2019 11:27 WIB
Pixabay
Ilustrasi

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) kembali menjadi polemik. Beberapa pengusaha sudah menyampaikan keluhan terhadap angka kenaikan yang signifikan. Mulai muncul suara-suara agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar naiknya UMP segera direvisi.


Sebelum PP ini terbit, formula kenaikan UMP berdasarkan 60 jenis komponen hidup layak (KHL) yang ditetapkan secara tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Walau pada praktiknya, penetapan sering politis, karena ada kompromi. Adapun formula PP 78, kenaikan UMP dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dikalikan dengan nilai UMP sebelumnya, kemudian hasilnya dijumlahkan.


Latar belakang PP Pengupahan ketika ditetapkan adalah memberikan kepastian bagi kondisi bisnis di Indonesia. Sebab kenaikan upah selama ini acapkali membingungkan. Antara satu daerah dengan lain mau berbeda, padahal kondisinya relatif sama. Pertimbangan nonteknis lebih memengaruhi kepala daerah dalam mengambil keputusan.


Aturan ini sebenarnya telah mempertimbangkan banyak kepentingan. Beberapa kepentingan itu seperti kepentingan dari pekerja agar ada kenaikan upah tiap tahun, yang sudah diakomodir sehingga ada kepastian soal kenaikan. Lalu ada kepentingan dari dunia usaha.


Ketika baru diberlakukan, PP disambut baik sebab dianggap memberi kepastian. Masalah sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu, beberapa industri tak sanggup membayar UMP dan memilih tutup. Tahun ini masalah yang sama akan muncul.


Pemerintah sebenarnya memiliki solusi bagi pengusaha yang tak sanggup membayar UMP. Mereka bisa mengajukan dispensasi untuk menunda kenaikan. Pada akhirnya, mereka tetap akan membayar upah sesuai aturan, atau akan kehilangan pekerja yang berpotensi.


Kegelisahan pengusaha berujung terhadap desakan PP Pengupahan ini. Revisi UU Ketenagakerjaan kemungkinan menjadi pintu masuk. Sudah ada analisis, penyebab investor enggan masuk ke Indonesia karena masalah upah tenaga kerja yang terus naik dari tahun ke tahun.


Kita memahami dan mendukung pekerja yang kompeten serta berprestasi mendapat upah yang layak. Lalu apakah mereka yang kurang kompeten dan tak disiplin juga harus dibayar mahal? Di sini pengusaha sering dilematis dan atas nama aturan, para pekerja meminta haknya dibayar sesuai ketentuan.


Pemerintah harus bijak, menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Setelah empat tahun PP 78, perlu evaluasi, memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang positif. Semoga tahun depan, tak ada kisruh karena masalah UMP. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments