Jumat, 19 Jul 2019

Kabinet yang Profesional dan Kredibel

admin Rabu, 03 Juli 2019 12:30 WIB
Beberapa tokoh partai politik (parpol) terlihat mulai menyambangi Presiden Jokowi ke istana negara. Sebenarnya bukan hal luar biasa jika dilakukan pada kondisi normal. Namun menjadi perhatian publik sebab baru saja pada hari Minggu kemarin KPU menetapkan pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin mengaku akan segera berdiskusi kepada presiden Joko Widodo terkait komposisi kabinet. Dia menyebutkan belum ada mempersiapkan nama-nama untuk diajukan sebagai menteri. Presiden terpilih biasanya meminta pertimbangan dari wakilnya dalam menyusun pembantunya.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebut beberapa kriteria calon anggota kabinetnya. Dia mencari sosok menteri yang mampu bekerja dan mengeksekusi program dengan baik. Selain itu, anggota kabinet disebutnya diutamakan dari kalangan muda.

Ada desakan agar pada periode kedua ini, kabinet lebih banyak diisi orang profesional. Anggota dewan pengarahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif, misalnya kembali mengusulkan Zaken Kabinet. Kabinet Jokowi sebaiknya terdiri dari para ahli namun bukan berarti mengesampingkan menteri asal parpol.

Pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), terdapat empat menteri koordinator dan 30 menteri. Sejak 2014 hingga 2019, Jokowi-JK melakukan empat kali perombakan terbatas. Pada komposisi terkini, terdapat 13 menteri dari parpol, masing-masing empat dari PDIP, tiga dari PKB, dua dari Golkar, dua dari Nasdem, satu dari Hanura, dan satu dari PPP.

Sisanya, terdapat 21 menteri dari jalur nonparpol. Meski Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan belakangan mengungkapkan dirinya masih kader Golkar. Selain para menteri, Jokowi juga menunjuk Pramono Anung dari PDIP sebagai sekretaris kabinet dan Prasetyo yang sempat menjadi kader Nasdem sebagai jaksa agung.

Meski dikatakan tak ada transaksi politik, tentu dukungan parpol tidak gratis. Tentu ada akomodasi secara proporsional bagi mereka yang berjerih lelah dalam memenangkan Jokowi. Biasanya sudah ada alokasi menteri bagi partai pendukung.

Indonesia sebenarnya menganut sistem presidensial, dan bukan parlementer. Jadi, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menentukan anggota kabinetnya. Namun dalam implementasinya, ada kompromi dengan parpol, yang berdampak ke bagi-bagi kekuasaan.

Diharapkan Jokowi berani membentuk Zaken Kabinet, yang profesional. Parpol boleh ajukan calon menteri, tetapi memang kompeten di bidangnya. Kecakapan dan kredibilitas calon menteri mesti menjadi pertimbangan utama, jangan karena dukungan politik semata. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments