Minggu, 20 Sep 2020

Jauhkan Masyarakat dari Politik Identitas

Minggu, 13 September 2020 10:18 WIB
istimewa

Ilustrasi politik identitas. 

Kontestasi Pilkada 2020 sudah berlangsung, dan puncak pemungutan suara pada 9 Desember tinggal hitungan hari. Masyarakat kini bisa menentukan siapa yang dikehendaki bakal jadi pemimpin daerahnya.

Untuk menjadi yang terpilih tentu tidak mudah. Selain harus mengikuti berbagai tahapan, parpol pengusung juga sangat menentukan. Kemudian akhirnya dipilih dengan memenangkan hati masyarakat dalam pemungutan suara.

Merebut hati masyarakat lah yang paling sulit, sehingga pasangan calon (paslon) berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Dalam Pilkada tentu ada sarana untuk memperkenalkan diri sekaligus mengampanyekan visi dan misi, agar masyarakat tahu siapa calon pemimpinnya dan apa yang dikerjakannya kelak.

Selain secara resmi ada wadah sosialisasi, calon pemimpin tentu melakukan berbagai cara dan teknik supaya bisa lebih menarik simpati. Sayangnya, berbagai cara pun dilakukan tanpa memikirkan dampak negatif di masyarakat. Selain ada unsur fitnah dan menjelekkan lawan, yang paling sering terjadi, paslon menggunakan politik identitas untuk mencuri suara rakyat. Biasanya politik identitas itu menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Hal ini dilakukan secara terus-menerus dengan memanfaatkan banyak media, khususnya media sosial (medsos). Perang identitas ini pun berlangsung ketika sebelum perhelatan Pilkada dimulai sampai detik terakhir masyarakat di depan kotak suara.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Masyarakat kita yang dikenal dengan budaya kekerabatannya lebih merasa bangga bila pemimpinnya kelak merupakan orang yang satu suku, seagama, satu ras atau segolongan dengannya. Sehingga menyampingkan hal-hal yang tepat atau sosok yang cocok untuk memimpin dan membangun daerahnya.

Bahkan saking fanatisnya, sering terjadi fitnah dan menjelekkan pesaingnya gegara beda suku dan agama. Di sinilah kerap terjadi gesekan yang menyebabkan bentrok antara masyarakat. Mereka tak memikirkan lagi kalau mereka masyarakat sebangsa dan setanah air. Padahal Pilkada ini untuk memilih pemimpin daerah yang tentunya untuk membangun dan memajukan bangsanya sendiri secara bersama-sama.

Sebagai calon pemimpin, seharusnya menyadari dirinya hadir untuk rakyat dan memajukan bangsa. Bukan untuk kepentingin diri sendiri dan keluarga dengan cita-cita kekuasaan atau harta. Bertindaklah sportif dan melakukan upaya maksimal dengan hati ikhlas membangun bangsa.

Masyarakat juga harus membuang jauh-jauh rasa primordial yang mementingkan diri, kelompok atau golongan. Belajarlah dari pengalaman, karena pemimpin yang dipilih berdasarkan SARA selalu tak tepat menjadi seorang pemimpin. Bahkan selalu berujung penyesalan di masyarakat.

Sangat sayang rasanya, pengorbanan materi dan waktu dalam Pilkada akan terbuang sia-sia bila hasilnya kelak memperoleh pemimpin dari golongan sendiri tetapi tak mampu berbuat apa-apa. Seharusnya kita bisa sadar-sesadarnya bahwa memilih pemimpin itu bukan memilih pemimpin suku, pemimpan agama dan lainnya. Tetapi memilih pemimpin yang bisa membawa seluruh masyarakat tanpa memandang SARA untuk memajukan semuanya.

Secara teknis, KPU sebagai penyelenggara Pilkada dan Bawaslu sebagai pengawas sebaiknya secara terus-menerus melakukan upaya agar politik identitas ini bisa terkikis di masyarakat. Berbagai pihak seperti wakil rakyat, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya hendaknya memiliki kemauan serius menjauhkan politik identitas yang melekat di masyarakat. Edukasi tidak bisa hanya dilakukan secara formal apalagi basa-basi, tetapi dengan keinginan kuat dari hati demi kemajuan seluruh negeri.(***/a)
T#gs Agama ras dan antargolongan (SARA).Kontestasi Pilkada 2020pilkada 2020Politik Identitassuku
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments