Senin, 13 Jul 2020

TAJUK RENCANA

Jangan Mudah Termakan Hoax

redaksisib Sabtu, 20 Juni 2020 10:19 WIB
kumparan.com

Ilustrasi

Baru-baru ini Kepolisian RI mengidentifikasi ada 137.829 lebih berita hoax yang disebarkan terkait virus corona (Covid-19), dan 130.680 kasus sedang diselidiki. Sudah 17 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta 87 orang sedang dalam proses. Hal ini diungkapkan Wakil I Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Brigjen Darmawan Sutawijaya.

Ini merupakan jumlah yang luar biasa untuk sebuah kebohongan yang sengaja atau tidak sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Apalagi jumlah ini terjadi selama 3 bulan masa pandemi Covid. Bagi yang sengaja, membuat berita hoax diyakini bermotif ekonomi, politik dan lainnya. Sementara bagi yang tidak sengaja, biasanya karena ketidaktahuan dan ikut-ikutan. Namun apapun alasannya, berita hoax ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Lihat saja aksi penolakan terhadap rapid test virus corona (Covid-19) oleh sejumlah warga di Kota Makassar yang terjadi belum lama ini. Karena termakan hoax alias berita bohong, warga di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar, memblokade jalan dan membentangkan spanduk penolakan rapid test.

"Yang kami ketahui warga sempat memblokir jalan karena terpapar info hoax, bahwa akan datang mobil ambulans dengan tim medis berpakaian seperti astronot akan melakukan rapid test 'door to door'," ujar Lurah Malimongan Muhammad Arwan Umar saat ditemui di wilayahnya, Senin (8/6). Menurut Arwan, warga di wilayahnya menolak rapid test karena khawatir dirujuk ke rumah sakit jika hasil rapid keluar.

Bahkan warga sempat termakan hoax yang beredar di media sosial yang menyebut tim medis berpakaian APD akan masuk ke perkampungan dan memaksa warga di-rapid test. Setelah melihat warganya memblokade jalan, Arwan bersama anggota Binmas Polsek Wajo, Babinsa Koramil Wajo, dan tokoh masyarakat turun langsung memberi pemahaman ke warga untuk membuka blokade jalan dan mencopot spanduk penolakan rapid test.

Melihat kasus ini, tentu masyarakat sangat dirugikan dengan pemahaman yang salah. Upaya rapid test untuk mengetahui keadaan kesehatan malah dianggap sebagai momok menakutkan bagi masyarakat. Padahal niat rapid test untuk melindungi sekaligus mencegah penularan masif virus mematikan itu di masyarakat.

Kasus lainnya, sebanyak 14 organisasi profesi kesehatan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta pihak kepolisian menindak tegas penyebar hoax soal virus corona (Covid-19) jadi ladang bisnis. Belasan organisasi itu membantah bahwa mereka mencari keuntungan pada situasi pandemi saat ini.

"Isu itu tidak benar dan sangat meresahkan. Secepatnya kita harus antisipasi. Karena jika tidak, akan membawa malapetaka di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Parepare, dr Ibrahim Kasim kepada wartawan, Selasa (9/6).

Ibrahim menilai hoax tersebut disebar karena adanya keinginan membuat situasi menjadi tidak kondusif. Dokter ahli bedah di RSUD Andi Makkasau Parepare itu meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. "Di balik itu bisa jadi ada kepentingan pribadi atau golongan untuk melihat suasana menjadi kacau," kata Ibrahim.

Kasus berbeda di atas menunjukkan dua pihak yang sangat dirugikan. Satu sisi masyarakat sudah menjadi korban berkali-kali, dan sisi yang lain pihak kesehatan sebagai garda terdepan menolong masyarakat juga jadi korban fitnah. Sehingga antara keduanya menjadi timbul rasa tidak percaya. Dampaknya tentu akan menghasilkan kesia-siaan dan kerugian berlipat ganda.

Si pembuat konten hoax mungkin ada yang cuma ingin memperoleh keuntungan ekonomi dan motif lain dari beritanya. Namun dampaknya membuat kerugian berlipat bagi pihak lain, sehingga antara keuntungan dan kerugian sangat tidak seimbang. Untuk itu aparat penegak hukum harus benar-benar melaksanakan hukuman bagi pelaku hoax.

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ancaman hukuman bagi penyebar hoax sangat berat, tapi mengapa di Indonesia masih sangat banyak pelaku dan masyarakat yang terhasut?

Dirjen Aptika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan dari sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, 65%-nya ternyata masih mudah terhasut berita bohong. Merujuk pada data dari Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS 2017. Sebagai perbandingan, warga negara maju seperti AS ternyata juga masih banyak yang percaya hoax, jumlahnya 53% dari seluruh pengguna internet di sana. Kalau Perancis presentasenya sekitar 43%, sedangkan Jepang lebih rendah lagi, yakni hanya 32%. Artinya, Indonesia selalu jadi yang terdepan dalam hal-hal yang tak baik. Banyak faktor penyebab terjadinya hoaxdan mengapa masyarakat mudah terhasut atau terpedaya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi mengatasinya.

Sembari berjalan, pemerintah dan penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum sesuai aturan tanpa pilih kasih.

Kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan berbagai cara dan terus-menerus, sehingga harapan menghindari berita hoax bisa tercapai. Dan yang paling penting, masyarakat harus cerdas dan bijaksana dalam melihat berita dengan keakuratannya. Tidak mudah percaya dengan sebaran berita-berita melalui aplikasi internet tanpa sumber yang jelas. (***)

T#gs Hoaxtajuk rencana
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments